Konsep “seni untuk rakyat” memandang seni bukan semata hiburan, melainkan juga media perjuangan dan perwajahan kehidupan masyarakat, terutama kelompok terpinggirkan. Dalam kerangka ini, kesenian—termasuk sastra—ditempatkan sebagai ruang untuk menggambarkan situasi, kondisi, dan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.
Dalam kajian sastra, gagasan tersebut kerap dikaitkan dengan teori mimesis yang dicetuskan Plato, yang memandang karya sastra sebagai tiruan kehidupan nyata. Melalui sastra, penulis dapat mereplikasi berbagai aspek dunia nyata, mulai dari konflik, peristiwa, alur cerita, hingga latar sosial dan budaya.
Bertolak dari pemahaman itu, pembatasan karya sastra agar tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dinilai tidak lagi relevan. SARA dipandang sebagai bagian dari realitas sosial, sementara sastra merupakan bentuk ekspresi seni yang memiliki peluang untuk mempersoalkan berbagai peristiwa di dunia nyata, termasuk isu-isu SARA.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Aprilus Salam, Dosen Departemen Sastra dan Bahasa, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyatakan sastra seharusnya tidak hanya bergerak di “ruang aman”, melainkan mengajak masyarakat memahami realitas sosial secara lebih dekat, termasuk realitas yang mungkin tidak memperoleh ruang melalui jalur lain.
“Ke depannya saya berharap agar tidak perlu ada lagi syarat ‘tidak boleh menyinggung SARA’ dalam lomba sastra sebab sastra terus menghasut, bersama-sama dalam pencarian menuju dan menjaga kebenaran,” kata Prof. Aprilus Salam dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Sastra UGM, Selasa (29/4).
Dalam pidato berjudul “Sastra, SARA, dan Politik Salah Paham”, Prof. Aprilus Salam mencontohkan novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer sebagai karya yang dinilai berhasil membawa narasi kekuasaan dan SARA. Novel tersebut, menurutnya, memperlihatkan secara gamblang rasisme kolonial, feodalisme, ketimpangan gender, dan kapitalisme. Melalui tokoh-tokohnya, Pramoedya menggiring pembaca untuk bertahan dalam rasionalisme yang lebih manusiawi dalam dunia yang setara.
Ia menilai karya semacam itu kerap tidak disukai kekuasaan dominan karena berpotensi melemahkan posisi kekuasaan. “Negara takut terhadap adanya sastra membongkar dan memperlihatkan implikasi-implikasi ideologis yang dipraktikkan secara keliru oleh kekuasaan,” ungkapnya, dikutip dari laman UGM.
Di sisi lain, Prof. Aprilus Salam menyoroti ketakutan menyinggung SARA yang disebutnya telah dimaknai berbeda oleh masyarakat. Menurutnya, masyarakat cenderung menghindari SARA agar tidak memicu konflik horizontal, padahal konflik semacam itu disebutnya dapat terbentuk oleh penguasa.
Ia menambahkan, ketentuan “tidak boleh menyinggung SARA” yang lazim muncul dalam perlombaan karya sastra merupakan dampak doktrin yang telah mengakar. “Kondisi ini diduga muncul karena adanya semacam kelatahan sekaligus ketakutan yang telah tertanam sejak lama,” ujarnya.
Menurut Prof. Aprilus Salam, sastra yang mengangkat SARA melalui narasinya bertujuan “menghasut” pembaca agar mampu menerima perbedaan keyakinan dan memahami kehidupan di baliknya. Karena itu, sastra yang mempersoalkan SARA kerap dianggap membahayakan negara, dan ketika dinilai membahayakan, karya tersebut bisa dilarang beredar.
Ia berpendapat, pelarangan unsur SARA dalam karya sastra bukan lagi dilakukan atas nama keamanan bangsa dan negara, melainkan atas nama keamanan dan kepentingan kekuasaan politik tertentu. “Negara yang benar tidak mungkin membiarkan masyarakat hidup dalam kesalahpahaman. Akan tetapi, kekuasaan akan terus melanggengkan kekuasaanya,” tandasnya.
