Gubernur Jambi Al Haris menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus selaras dengan agenda pemerintah pusat agar menghasilkan dampak pembangunan yang lebih besar. Penegasan itu disampaikan di hadapan para bupati dan wali kota dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi 2027 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu.

Musrenbang tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dalam sambutannya, Al Haris menekankan akselerasi program antara pusat dan daerah diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja.

“Kita bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas. Musrenbang RKPD Tahun 2027 merupakan momentum penting untuk menyepakati permasalahan, prioritas, arah kebijakan, dan program pembangunan,” kata Al Haris.

Al Haris memaparkan lima isu strategis pembangunan 2027, yakni peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah, daya saing dan kemandirian daerah, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

Ia juga menilai perhatian pemerintah pusat terhadap Provinsi Jambi sejauh ini berjalan baik. Menurutnya, hal itu tercermin dari pengembangan infrastruktur bandara di Kabupaten Kerinci dan Bungo, serta pembangunan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Selain itu, ia menyebut dukungan pusat juga hadir melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta program pembangunan tiga juta rumah. Total alokasi anggaran khusus program prioritas presiden di Provinsi Jambi disebut mencapai Rp1,13 triliun.

“Ada tiga kata kunci yang menjadi fokus pembangunan Provinsi Jambi pada 2027, yaitu produktivitas, investasi, dan hilirisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang digelar di rumah dinas gubernur, bukan di hotel. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk efisiensi anggaran.

“Kebijakan ini mencerminkan komitmen terhadap efisiensi anggaran daerah. Ini bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain di Indonesia,” kata Bima Arya.

Ia juga memuji kekompakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal di Jambi yang hadir lengkap dalam forum tersebut. Bima berharap sinergi itu dapat terimplementasi dengan baik dalam pelaksanaan program pembangunan di lapangan.