Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti pelaksanaan rapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang digelar di Jakarta pada Rabu (8/4/2026). Ia mempertanyakan urgensi serta alasan pemilihan lokasi rapat yang dilakukan di luar daerah.

Damayanti menegaskan pihaknya tidak memboikot kegiatan yang mengundang DPRD Kaltim tersebut. Namun, ia menilai kondisi saat ini menuntut pemerintah lebih bijak dalam penggunaan anggaran.

“Bukan boikot, tapi pada dasarnya kami merasa, saya pribadi dan teman-teman mungkin merasakan hal yang sama, bahwa masyarakat sudah cukup melihat hal-hal yang terkesan tidak pro terhadap mereka,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (12/4/2026).

Ia juga menyinggung kenaikan harga tiket pesawat yang disebut terjadi akibat meningkatnya harga avtur, sehingga menjadi beban tambahan. Dalam situasi tersebut, menurut Damayanti, rapat internal antara eksekutif dan legislatif seharusnya dapat dilaksanakan di dalam daerah, khususnya di ibu kota provinsi, Samarinda.

“Kalau sifatnya internal antara Pemprov sebagai eksekutif dan kami sebagai legislatif, alangkah lebih baik dilakukan di provinsi sendiri, di Samarinda. Kalau ke luar daerah, seharusnya untuk agenda seperti konsultasi ke kementerian,” jelasnya.

Selain aspek efisiensi, Damayanti turut mempertanyakan kejelasan agenda rapat. Ia menyebut undangan yang diterima hanya mencantumkan pembahasan program kerja tahun 2026 tanpa rincian lebih lanjut.

“Di surat itu tidak disebutkan agendanya secara detail, hanya program kerja 2026 saja. Jadi kami bertanya-tanya, se-urgent apa agenda tersebut sampai harus dilakukan di Jakarta,” katanya.