JAKARTA — Diskusi publik di Auditorium Universitas Trilogi mengangkat isu ekonomi politik organisasi nonpemerintah (NGO), dengan fokus pada aliran dana asing dan dampaknya terhadap independensi masyarakat sipil. Forum tersebut menilai NGO tidak lagi dapat dipandang sebagai aktor netral, melainkan bagian dari arena kekuasaan global yang sarat kepentingan.
Dalam pemaparannya, Dr. Lestari Agusalim menjelaskan bahwa kemunculan NGO berakar dari kegagalan negara (government failure) dan kegagalan pasar (market failure) dalam memenuhi kebutuhan publik. Keterbatasan anggaran negara, lambannya birokrasi, serta orientasi pasar yang cenderung mengejar keuntungan disebut membuka ruang bagi NGO untuk hadir sebagai pelengkap.
Namun, menurutnya, posisi NGO tidak berada di luar sistem kekuasaan. Organisasi ini justru berada di tengah tarik-menarik kepentingan antara negara, pasar, donor, dan masyarakat. Dalam praktiknya, sumber pendanaan—terutama dari luar negeri—dinilai menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi arah agenda dan program organisasi.
Dr. Lestari memaparkan tiga perspektif utama dalam membaca dana asing. Perspektif liberal melihat pendanaan global sebagai bentuk solidaritas dan dukungan pembangunan lintas negara. Sebaliknya, perspektif realis memandangnya sebagai instrumen perluasan pengaruh negara donor. Sementara perspektif kritis menilai dana asing sebagai bagian dari mekanisme dominasi dan hegemoni global.
Ia juga menyoroti potensi ketergantungan pada donor yang dapat memicu mission drift, yakni pergeseran orientasi program NGO agar selaras dengan kepentingan pemberi dana. Kondisi ini, kata dia, memperkuat anggapan bahwa kendali atas pendanaan turut menentukan arah narasi publik hingga memengaruhi kebijakan.
Dalam konteks Indonesia, Dr. Lestari menyebut Reformasi 1998 sebagai titik awal berkembang pesatnya NGO sebagai pilar demokrasi. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai diiringi meningkatnya keterhubungan dengan jaringan pendanaan global, yang memunculkan tantangan baru terkait independensi dan akuntabilitas organisasi.
Ia menambahkan, sejumlah negara telah mengambil langkah pembatasan terhadap organisasi yang menerima dana asing dengan alasan menjaga kedaulatan, stabilitas politik, dan keamanan nasional. Menurutnya, hal ini menunjukkan isu pendanaan NGO bukan semata persoalan domestik, melainkan juga bagian dari dinamika geopolitik global.
Sebagai rekomendasi, Dr. Lestari mendorong penguatan kelembagaan NGO melalui diversifikasi sumber pendanaan, peningkatan transparansi kepada publik, serta penerapan tata kelola organisasi yang akuntabel. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap donor asing.
Diskusi ditutup dengan kesimpulan bahwa NGO lahir dari kebutuhan sosial, tetapi tetap berada dalam pusaran ekonomi politik global. Pendanaan asing di satu sisi dapat memperkuat kapasitas organisasi, namun di sisi lain berpotensi membawa agenda tertentu. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara dukungan internasional dan keberpihakan pada kepentingan lokal.
