Anggota DPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan tiga buku terbarunya secara bersamaan di Parle Restaurant, Senayan Park, Jakarta, Jumat (3/10). Peluncuran ini disebut sebagai bentuk konsistensinya menulis karya reflektif yang menyoroti demokrasi, hukum, serta perjalanan kebangsaan di tengah dinamika politik nasional dan global.
Tiga buku yang diluncurkan masing-masing berjudul Amendemen ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan, Politik, Pers, dan Jejak Langkah Kebangsaan: Catatan Personal dalam Arus Perubahan, serta Evaluasi Kritis Pemilihan Umum Langsung: Nomor Piro, Wani Piro - Revitalisasi Ketetapan MPR. Dengan terbitnya tiga judul ini, Bamsoet menyatakan total karya tulisnya mencapai 37 buku.
“Buku bagi saya adalah instrumen perjuangan gagasan. Menulis adalah cara membuka ruang dialog publik agar bangsa tidak kehilangan arah dalam menata sistem ketatanegaraan, memperkuat demokrasi, dan menjaga persatuan,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).
Dalam buku pertama, Bamsoet menjelaskan gagasannya berangkat dari refleksi atas lebih dari dua dekade perjalanan demokrasi pasca Reformasi. Ia menilai empat kali amendemen UUD 1945 telah memperkuat demokratisasi, namun masih menyisakan ketimpangan antara idealitas dan realitas.
Bamsoet menawarkan lima gagasan pokok. Pertama, wakil presiden dipilih oleh MPR atas usulan presiden terpilih untuk mencegah politik transaksional. Kedua, Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) ditetapkan MPR sebagai peta jalan pembangunan. Ketiga, pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Keempat, revisi Pasal 33 UUD 1945 agar selaras dengan ekonomi digital, termasuk memasukkan ruang udara sebagai bagian yang dikuasai negara serta pembentukan angkatan (matra) keempat siber. Kelima, penguatan asas gotong royong sebagai basis pembangunan ekonomi.
“Konstitusi itu harus hidup. Ia tidak boleh kaku dan tetap berpijak pada Pancasila. Amendemen adalah jalan agar konstitusi tetap relevan dengan zamannya,” ujar Bamsoet.
Buku kedua, Politik, Pers, dan Jejak Langkah Kebangsaan: Catatan Personal dalam Arus Perubahan, disebutnya lebih bernuansa personal. Bamsoet menuliskan perjalanan hidupnya dari wartawan di Harian Prioritas, Majalah Vista, dan Info Bisnis, hingga bertransformasi menjadi politisi.
Ia juga mengulas dilema jurnalisme di era Orde Baru, perlawanan senyap terhadap oligarki, serta perjalanan di parlemen, mulai dari anggota Komisi III DPR, Ketua DPR, hingga Ketua MPR.
“Saya menulis bukan untuk mengagungkan diri, tetapi untuk merekam jejak. Termasuk luka dan kegagalan. Jalan politik itu sunyi, penuh risiko, tetapi sekaligus sarat tanggung jawab. Generasi muda harus tahu kenyataan ini agar lebih siap menghadapi tantangan demokrasi,” kata Bamsoet.
Sementara itu, buku ketiga, Evaluasi Kritis Pemilihan Umum Langsung: Nomor Piro, Wani Piro - Revitalisasi Ketetapan MPR, disebut sebagai pengembangan dari tesis akademiknya di Universitas Jayabaya. Dalam buku ini, Bamsoet mengulas problematika pemilu langsung yang dinilai berbiaya tinggi, sarat politik uang, dan kerap melahirkan pemimpin yang kurang kapabel.
Ia menggunakan istilah “NPWP” atau “Nomor Piro, Wani Piro” untuk menggambarkan praktik politik transaksional yang dinilainya mencemari demokrasi. Bamsoet juga menekankan pentingnya revitalisasi Tap MPR agar kembali menjadi instrumen hukum dan politik yang mampu memberi arah kebijakan negara secara konsisten.
“Kepemimpinan tidak semata soal keputusan, melainkan juga keberanian merawat ide dan gagasan. Saya percaya bahwa ide yang dituliskan akan lebih abadi daripada sekadar pidato. Buku bisa memberi bekal untuk generasi mendatang dalam melanjutkan estafet perjuangan bangsa,” ujar Bamsoet.
Peluncuran tiga buku tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh lintas bidang, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Akbar Supratman, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, serta Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo. Hadir pula sejumlah anggota DPR, mantan pimpinan DPR, purnawirawan Polri, tokoh partai, pengusaha, serta perwakilan organisasi dan komunitas.
