JAKARTA — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 pada Jumat (1/5/2026), pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan sikap yang disebut berpihak pada pekerja di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah tidak berada pada posisi yang berseberangan dengan buruh, melainkan ingin hadir sebagai mitra strategis yang memperjuangkan kepentingan tenaga kerja sekaligus menjaga stabilitas dunia usaha.
“Pemerintah ingin menegaskan satu hal, bahwa posisi pemerintah bukan berhadapan dengan buruh, melainkan berdiri bersama buruh,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (29/4).
Menurut Qodari, negara memiliki peran ganda yang tidak terpisahkan, yakni melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjamin keberlangsungan lapangan kerja dalam jangka panjang di tengah dinamika ekonomi global.
Pemerintah, lanjutnya, juga mencatat adanya kecemasan di kalangan buruh menjelang Hari Buruh, terutama terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya biaya hidup, serta ketidakpastian kondisi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya stabil.
“Pemerintah mencatat dan memahami keresahan ini. Negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja,” ujarnya.
Qodari menambahkan, kesejahteraan buruh dan kesehatan sektor usaha dinilai bukan dua kepentingan yang saling bertolak belakang, melainkan harus dijaga secara seimbang demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam kesempatan itu, Qodari menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto diagendakan hadir pada puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Kehadiran kepala negara pada peringatan May Day tersebut disebut sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan kalangan pekerja, sekaligus meredam potensi ketegangan sosial menjelang momentum tahunan itu.
Bakom RI juga berharap peringatan Hari Buruh tahun ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi ruang dialog antara pemerintah, buruh, dan pelaku usaha untuk mencari solusi konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan.
