Aktivis kemanusiaan asal Makassar, Itha Karen, resmi mengemban amanah sebagai bagian dari kepemimpinan kolektif Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Penetapannya dinilai dapat memperkuat gerakan perempuan di Indonesia, terutama dalam menghubungkan isu hak asasi manusia dengan berbagai tantangan global yang berkembang.
Itha menyatakan fokus kepemimpinannya akan diarahkan pada penguatan pendekatan gender transformatif. Ia menilai perjuangan perempuan tidak cukup berhenti pada pemenuhan hak administratif, tetapi perlu menyasar akar ketidakadilan dan kekerasan yang bersifat sistemik.
“Kita harus berani mendobrak struktur yang masih melanggengkan kekerasan berbasis gender. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga nasional, benar-benar berpihak pada kelompok yang paling rentan,” kata Itha.
Selain agenda gender, Itha juga membawa isu keadilan iklim ke tingkat nasional. Berangkat dari pengalaman dan kedekatannya dengan dinamika wilayah pesisir Sulawesi, ia menyoroti dampak krisis iklim dan proyek pembangunan yang dinilai tidak inklusif terhadap perempuan di kawasan pesisir, seperti di Tallo dan Buloa.
Itha menyampaikan komitmennya untuk memastikan suara perempuan akar rumput menjadi acuan utama dalam advokasi kebijakan yang dilakukan KPI, khususnya terkait isu-isu yang beririsan dengan kerentanan sosial dan ekologis.
Di bidang pengawalan kebijakan dan anggaran, Itha dikenal vokal mendorong transparansi anggaran publik. Sebagai Presidium Nasional dari Kelompok Kepentingan Profesional, ia diperkirakan memperkuat peran KPI dalam mengawasi mandat konstitusi, termasuk alokasi dana pendidikan dan perlindungan sosial, agar tidak terkooptasi kepentingan yang merugikan masyarakat.
“Koalisi Perempuan Indonesia akan terus menjadi mitra kritis pemerintah. Kami akan memastikan bahwa perlindungan terhadap anak, pencegahan perundungan di ruang digital, serta pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Penetapan Itha Karen sebagai bagian dari Presidium Nasional KPI juga diharapkan memperluas jangkauan gerakan organisasi tersebut, sekaligus mempererat sinergi gerakan perempuan di wilayah timur Indonesia dengan panggung kebijakan nasional.
