JAKARTA — Aktivitas parlemen di DPR RI pada Selasa (14/4/2026) dipadati agenda lintas komisi yang digelar sejak pagi hingga sore hari. Sejumlah rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga pembahasan rancangan undang-undang berlangsung paralel, mencakup isu kehutanan, ketenagakerjaan, penyelenggaraan haji, serta pembaruan regulasi nasional.
Sejak pukul 10.00 WIB, beberapa komisi memulai agenda. Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kehutanan untuk membahas optimalisasi pengelolaan jasa lingkungan wisata alam dan berbagai isu aktual sektor kehutanan. Pada waktu yang sama, Komisi VIII mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Masih pada pukul 10.00 WIB, Komisi IX melalui panitia kerja RUU Ketenagakerjaan mengundang perwakilan dunia usaha, antara lain KADIN dan APINDO. Dalam pertemuan itu, organisasi pengusaha menyampaikan pandangan dan masukan terkait pokok pikiran serta usulan revisi RUU Ketenagakerjaan.
Di waktu yang sama, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno bersama sejumlah kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Rapat tersebut membahas penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pada pukul 11.00 WIB, Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, serta perwakilan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Agenda utamanya membahas rencana pengalihan status STPN menjadi sekolah kedinasan penuh.
Memasuki siang hari pukul 12.00 WIB, Komisi IV kembali mengadakan rapat kerja bersama tiga kementerian sekaligus—Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat difokuskan pada kesiapan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di ketiga sektor tersebut.
Pada pukul 13.00 WIB, sejumlah agenda kembali berlangsung bersamaan. Baleg menggelar rapat panitia kerja penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia. Komisi I DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan panitia seleksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Di saat yang sama, Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan Gubernur DKI Jakarta, BPN DKI Jakarta, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, serta perwakilan korban sengketa tanah di Bendungan Hilir. Rapat ini merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya terkait kasus pertanahan di wilayah tersebut.
Komisi XIII DPR RI juga mengadakan audiensi yang membahas kebijakan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia.
Pada pukul 14.00 WIB, Komisi X DPR RI melalui panitia kerja seleksi penerimaan mahasiswa baru mengundang berbagai asosiasi perguruan tinggi. Pembahasan meliputi kebijakan seleksi mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dan swasta tahun 2026 serta evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru periode 2024–2025.
Rangkaian agenda ditutup dengan rapat pleno Baleg pada pukul 16.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Badan Keahlian DPR memaparkan hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XXIV/2026, khususnya mengenai kewenangan penilaian kerugian negara dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
Padatnya agenda hari itu mencerminkan intensitas pembahasan kebijakan publik di DPR RI yang menyentuh berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan.
