Blitar – Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba kembali tidak hadir dalam agenda resmi Pemerintah Kota Blitar pada Rabu, 8 April 2026. Kali ini, Elim absen dalam pelantikan pejabat hasil mutasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Ibin.
Pelantikan tersebut mencakup 34 jabatan di lingkungan Pemkot Blitar. Namun, dalam kegiatan itu, kehadiran wakil wali kota tidak terlihat. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Ibin menyatakan undangan telah disampaikan kepada wakilnya, tetapi Elim dikabarkan sedang kurang sehat.
“Tentang undangan sudah diberikan. Infonya beliau sakit. Barusan dapat info sakit,” kata Ibin kepada wartawan.
Absennya Elim dalam pelantikan ini menjadi kali kedua dalam agenda penting pemerintah daerah. Sebelumnya, ia juga tidak hadir dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-120 Kota Blitar pada 1 April 2026.
Meski demikian, pada pagi hari sebelum pelantikan berlangsung, Elim sempat terlihat meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Sodanco Supriyadi menuju Kantor Wali Kota Blitar di Jalan Merdeka.
Di tengah sorotan publik, Ibin mengaku heran jika ketidakhadiran wakil wali kota selalu menjadi perhatian. Menurutnya, kehadiran wali kota dalam kegiatan pemerintahan tidak harus selalu didampingi wakilnya.
“Saya kira enggak perlu juga lah teman-teman tanya, kalau ada saya harus ada wawali,” ujarnya.
Ibin juga menyebut kondisi sebaliknya jarang dipertanyakan. “Kalau ada wawali mestinya tanya dong, mengapa wali kota enggak ada,” lanjutnya.
Diketahui, hubungan antara Wali Kota Ibin dan Wakil Wali Kota Elim sempat mengalami ketegangan setelah kemenangan mereka dalam Pilkada Kota Blitar 2024. Pada Oktober 2025, Elim pernah menyampaikan keberatan terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Blitar karena merasa tidak dilibatkan, serta mengancam akan melaporkan hal tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.
Hingga kini, Elim Tyu Samba belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadirannya dalam pelantikan tersebut. Adapun pelantikan yang digelar mencakup 34 posisi, terdiri dari dua jabatan fungsional tertentu dan 32 jabatan struktural, termasuk tujuh pejabat eselon II yang memimpin organisasi perangkat daerah (OPD).
