Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengoptimalkan potensi hutan dan sumber daya alam yang dimiliki untuk mendukung agenda iklim nasional sekaligus mendorong pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Viktor Solossa, mengatakan wilayah Papua Barat Daya memiliki posisi strategis dalam upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Menurutnya, Papua Barat Daya dan wilayah Papua secara umum masih memiliki tutupan hutan yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta berbagai jasa lingkungan yang berperan dalam menjaga keseimbangan iklim dan menopang kehidupan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menjaga hutan dan sumber daya alam sebagai aset pembangunan jangka panjang. Di tengah tantangan perubahan iklim global yang meningkat, Viktor menyebut Indonesia terus memperkuat komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan, meningkatkan integritas aksi iklim, dan mengoptimalkan peluang pendanaan iklim melalui berbagai kebijakan nasional.
Salah satu langkah yang disampaikan adalah penyampaian TREES Concept Note Indonesia kepada Sekretariat ART pada akhir 2025 sebagai bagian dari pengembangan program REDD+ berbasis yurisdiksi di Indonesia. Inisiatif ini mengusung pendekatan multi-provinsi yang melibatkan Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara untuk memperkuat pengelolaan hutan, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, pemerintah daerah menggelar lokakarya yang dinilai menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai REDD+ berbasis yurisdiksi dan standar ART TREES, sekaligus berbagi pengalaman antardaerah guna mendukung kesiapan implementasi program di tingkat subnasional.
Viktor menyatakan pembangunan rendah karbon perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini berperan dalam menjaga kelestarian hutan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, memperkaya pemahaman terkait aspek kebijakan, teknis, dan kelembagaan dalam implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan program ke depan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, para narasumber, serta mitra pembangunan, termasuk Konservasi Indonesia, GIZ Forclime, Penabulu Foundation, dan Samdhana Institute, yang mendukung penguatan pembangunan rendah karbon dan pengembangan REDD+ berbasis yurisdiksi di Indonesia.
