Wacana pemotongan gaji menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut masih berada pada tahap awal dan belum menjadi keputusan resmi. Sejumlah pejabat menyatakan pembahasan mengenai usulan tersebut belum dilakukan dan belum masuk agenda pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski wacana itu sempat muncul, pembahasannya belum berjalan. “Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (07/4).
Pernyataan serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan wacana pemotongan gaji menteri belum dibahas dan menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. “Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya,” kata Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menyatakan tidak mempermasalahkan wacana tersebut dan memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri bisa berkisar 25 persen. Ia juga menekankan bahwa persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga akan ditetapkan sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Purbaya, efisiensi akan difokuskan pada program-program yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks penghematan anggaran negara, pemotongan gaji menteri dan wakil menteri turut dipertimbangkan, disertai dukungan terhadap upaya solidaritas pejabat negara dalam menekan belanja.
