Medan — Pascabanjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada November 2025, pemulihan dinilai tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan rumah dan infrastruktur. Dampak lain yang kerap luput, terutama pada anak-anak, adalah trauma psikologis yang muncul setelah bencana.
Dalam kondisi tersebut, sekolah kembali dipandang sebagai tumpuan untuk memulihkan kehidupan sehari-hari. Namun, muncul pertanyaan apakah sekolah benar-benar siap menjadi ruang pemulihan, atau justru menambah tekanan bagi anak-anak korban bencana.
Sosiolog Universitas Negeri Medan (Unimed) Ismail Jahidin menekankan pentingnya sekolah berperan sebagai ruang pulih bagi anak, bukan menjadi sumber tekanan psikologis baru. Ia menilai, kembalinya anak-anak ke sekolah dapat membantu memulihkan rasa normal yang sempat runtuh akibat banjir.
“Sekolah berfungsi sebagai penyangga sosial. Rutinitas belajar, pertemuan dengan guru, dan interaksi dengan teman sebaya membantu anak-anak keluar dari situasi ketidakpastian pascabencana,” ujar Ismail.
Menurutnya, bagi anak-anak korban banjir, kembali ke sekolah bukan semata urusan buku dan pelajaran. Sekolah juga menjadi sarana membangun kembali rasa aman dan keberlanjutan rutinitas harian.
Meski demikian, Ismail mengingatkan bahwa sekolah pascabencana tidak bisa langsung berorientasi pada target akademik. Ia menyebut banyak anak mengalami kecemasan, ketakutan, hingga kesulitan berkonsentrasi setelah banjir. Karena itu, lingkungan belajar seharusnya menjadi ruang trauma healing sosial.
“Sekolah idealnya menjadi ruang trauma healing sosial. Anak-anak perlu ruang untuk mengekspresikan emosi, berbagi pengalaman, dan memaknai bencana secara lebih sehat,” katanya.
Ismail menilai interaksi dengan guru dan teman sebaya dapat menjadi dukungan sosial yang penting sebelum tuntutan akademik diberlakukan kembali secara penuh. Namun, ia juga mengingatkan kondisi psikologis anak pascabencana tidak seragam. Ada yang siap kembali belajar, tetapi ada pula yang masih berada dalam fase trauma.
Menurutnya, kebijakan pembukaan sekolah yang diterapkan secara seragam tanpa pendekatan bertahap berisiko menimbulkan masalah baru. “Alih-alih menjadi ruang pemulihan, sekolah bisa berubah menjadi sumber stres jika memaksakan standar yang sama kepada anak-anak yang belum pulih secara psikologis,” jelasnya.
Tantangan lain, kata Ismail, juga datang dari kesiapan infrastruktur serta minimnya tenaga pendidik yang memahami pendekatan trauma healing. Dalam situasi ini, peran relawan, komunitas lokal, dan organisasi kemanusiaan dinilai penting. Aktivitas bermain, seni, dan pendampingan informal disebut dapat membantu anak-anak pulih secara perlahan.
Ismail menekankan kolaborasi antara sekolah, relawan, dan komunitas sebagai cerminan ketahanan sosial. “Ketahanan bukan hanya soal seberapa cepat sekolah dibuka kembali, tetapi sejauh mana anak-anak merasa dilindungi, didengar, dan dipulihkan bersama,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah resmi membuka kembali kegiatan belajar-mengajar di daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membuka kegiatan belajar melalui upacara bendera di SMAN 4 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Senin (5/1/2026). Upacara tersebut menjadi simbol dimulainya kembali aktivitas belajar-mengajar secara bertahap di tengah proses pemulihan pascabencana.
Mu’ti juga memastikan Kemendikdasmen akan mengalokasikan anggaran revitalisasi secara berkelanjutan bagi satuan pendidikan yang masih dalam proses pemulihan, termasuk melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan pada tahun anggaran 2026. Program ini ditujukan untuk menghadirkan ruang belajar yang lebih baik guna mendukung pembelajaran yang bermutu dan berkelanjutan.
Dalam pembukaan masa sekolah pascabencana, masih terdapat sekolah yang belum pulih sehingga kegiatan belajar dilakukan di sekolah-sekolah darurat yang didirikan pemerintah maupun relawan.
