Rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar pacuan kuda tradisional untuk menyemarakkan HUT Kuta Takengon ke-449 menuai sorotan di tengah kondisi warga yang masih berjuang menghadapi dampak banjir bandang dan longsor. Sejumlah warga menilai kegiatan hiburan tersebut tidak sejalan dengan situasi darurat yang masih mereka rasakan, terutama ketika akses dan sumber penghidupan belum pulih.
Khairuddin Aman Alfi, warga Dedamar, Bintang, Aceh Tengah, menyatakan bahwa prioritas masyarakat saat ini adalah bertahan hidup. “Bagaimana kami mau menonton pacuan kuda. Untuk makan saja susah. Kami bertahan hidup dalam bayang-bayang maut,” ujarnya.
Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Erwin Pratama, mengatakan event pacuan kuda dijadwalkan digelar sebelum Lebaran Idul Adha. Ia menyebut persiapan telah berjalan, termasuk rapat koordinasi, dan kini menunggu proses administrasi teknis serta tender. “Total anggaran mencapai Rp 480 juta dan akan dikelola oleh pihak ketiga setelah proses lelang rampung,” katanya dalam keterangan kepada media, Selasa (14/04/2026).
Menurut Erwin, pacuan kuda dirancang sebagai upaya pemulihan psikologis atau trauma healing, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi lokal. Ia juga menyebut penjadwalan sebelum Idul Adha dilakukan agar kegiatan tidak berbenturan dengan agenda nasional seperti peringatan 17 Agustus. “Ini bukan euforia. Kita ingin menghadirkan ruang trauma healing yang sehat untuk pemulihan psikologis warga,” ujarnya. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pemicu kebangkitan UMKM dan meningkatkan perputaran ekonomi melalui kunjungan masyarakat serta aktivitas pedagang.
Namun, di lapangan, sebagian petani menyampaikan kondisi yang mereka alami masih berat. Haikal, seorang petani kopi, menceritakan kesulitan mengangkut hasil panen akibat akses jalan yang rusak dan berlumpur. “Kami harus memanggul kopi untuk sampai dikenderaan. Lumanyan jauh, jalan berlumpur. Tidak ada lagi akses jalan, kami harus melintasi kayu gelondongan diantara serakan lumpur,” katanya.
Aman Nisa, warga lain yang berkebun di kawasan Kemenyen Bintang, menuturkan bahwa upaya mendapatkan hasil kebun kini penuh risiko. “Untuk mendapatkan sekaleng kopi, kami harus berhadapan dengan maut. Melintasi sungai yang deras, sepeda motor kami dilarikan arus sungai. Namun harus kami lalui, bila tidak kami bisa kelaparan,” ujarnya.
Sejumlah warga menilai anggaran pacuan kuda seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pemulihan akses jalan, pembersihan lumpur, atau dukungan alat berat. Aman Nawar, petani yang mengaku kerap bergotong royong membersihkan wilayah terdampak, menyebut bantuan peralatan akan lebih membantu warga bertahan. “Kalaulah pemda menyiapkan beko, membantu kami, tentunya itu jauh lebih baik untuk kami bertahan hidup,” katanya.
Kritik juga datang dari tokoh muda Gayo, Edi Syahputra Linge. Ia menilai rencana pacuan kuda dengan anggaran Rp 480 juta tidak berperikemanusiaan di tengah bencana. “Di saat tanah kami longsor, rumah kami terendam, dan warga masih mengungsi, mereka malah sibuk berpesta pora dengan uang rakyat,” ujarnya dalam keterangan kepada media, Selasa (14/04/2026).
Edi mempertanyakan alasan trauma healing yang disampaikan Dinas Pariwisata. Ia juga mempertanyakan siapa yang akan menikmati kegiatan tersebut. “Apakah korban banjir dan longsor yang sedang berjuang di pengungsian... atau hanya segelintir elit dan kalangan tertentu yang haus akan hiburan,” katanya. Ia menegaskan, “Trauma healing macam apa yang biayanya nyaris setengah miliar. Sementara warga masih kelaparan dan hidup dalam ketakutan akan bencana susulan.”
Menurut Edi, anggaran tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan seharusnya dialihkan untuk langkah darurat serta antisipasi bencana karena curah hujan masih tinggi. Ia menyebut belasan ruas jalan masih tertimbun longsor, akses warga terputus, dan genangan air masih merendam permukiman. “Rakyat butuh alat berat untuk membersihkan longsor, bukan butuh kuda berlari. Rakyat butuh pompa air dan makanan, bukan hiburan sesaat,” ujarnya.
Edi juga menyoroti kondisi pengungsian yang disebutnya memprihatinkan, termasuk hunian sementara yang belum rampung, bantuan yang belum merata, serta petani dan pekebun yang kehilangan mata pencarian tanpa kejelasan ganti rugi. Ia menyerukan agar bupati mengambil sikap tegas dan meminta kegiatan pacuan kuda dibatalkan. “Batalkan kegiatan ini sekarang,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, kritik dan kecaman terhadap rencana pacuan kuda tersebut terus mengalir, termasuk di ruang-ruang percakapan daring. Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata tetap menyatakan kegiatan itu disiapkan sebagai ruang pemulihan dan penggerak ekonomi lokal.
