PATI—Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyatakan belum mengetahui secara pasti rangkaian kegiatan asistensi yang akan dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Sebelumnya, Chandra menyebut KPK menjadwalkan asistensi pada 14–17 April 2026. Ia menegaskan asistensi tersebut berfokus pada pendampingan pengadaan barang dan jasa sesuai aturan terbaru, menyusul adanya persoalan pengadaan pekerjaan jalan pada tahun sebelumnya.

Namun, berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa, 14 April 2026, belum terlihat adanya rangkaian kegiatan asistensi KPK. Chandra mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Besok, ke sininya baru besok (Kamis) kok. Tiga hari, dimulai Kamis,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai hal-hal yang menjadi fokus asistensi KPK, Chandra mengaku belum mengetahui rinciannya. “Asistensinya apa saja belum tahu, saya bukan dukun,” katanya.

Di luar itu, Chandra menyampaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati akan bergerak memperbaiki jalan yang banyak dikeluhkan warga setelah asistensi rampung.

Pemkab Pati disebut memilih berhati-hati dalam pengadaan, mengingat sebelumnya KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan menetapkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, sebagai tersangka.