Sidang Pleno Kedua Komite Sentral ke-14 Partai Komunis Vietnam dinyatakan telah menyelesaikan seluruh agenda yang direncanakan setelah tiga hari bekerja. Dalam pidato penutupan konferensi, Sekretaris Jenderal To Lam menyebut sidang berlangsung secara “mendesak, serius, bertanggung jawab, demokratis, jujur, dan mendalam”, serta menghasilkan konsensus tinggi atas isu-isu utama dan penting bagi Partai dan negara, terutama terkait organisasi, personel, dan peraturan dasar Partai.
Atas nama Politbiro dan Sekretariat, To Lam menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada anggota Komite Sentral, lembaga pendukung, serta para peserta sidang. Ia kemudian merangkum lima bidang kerja utama yang ditekankan untuk periode mendatang.
Penguatan kerja politik dan ideologis
Prioritas pertama adalah memperkuat pembangunan Partai dari sisi politik dan ideologi pada era baru. To Lam meminta kader dan anggota Partai memahami secara menyeluruh serta menerapkan secara konsisten “Empat Komitmen Teguh” di bidang politik dan ideologi.
Empat komitmen itu mencakup penerapan dan pengembangan kreatif Marxisme-Leninisme serta Pemikiran Ho Chi Minh; keteguhan pada tujuan kemerdekaan nasional dan sosialisme; berpegang pada garis reformasi Partai; serta menjunjung prinsip-prinsip organisasi dan operasional Partai guna menjaga kesatuan kehendak dan tindakan, disiplin, dan peran kepemimpinan komprehensif Partai. Ia menegaskan peraturan mengenai kerja politik dan ideologis yang dikeluarkan pada konferensi ini disebut sebagai perwujudan dari komitmen tersebut.
Target pertumbuhan ekonomi “dua digit”
Bidang kedua adalah orientasi mencapai pertumbuhan ekonomi “dua digit”. To Lam menyatakan target itu merupakan tuntutan objektif dari pembangunan nasional di era baru dan aspirasi bangsa, sembari menegaskan penolakan terhadap pertumbuhan rendah. Namun, ia menekankan bahwa pertumbuhan tinggi harus dijalankan berdasarkan empat prinsip inti.
Prinsip pertama ialah pertumbuhan yang substantif, yakni tidak mengorbankan kualitas dan keberlanjutan demi kecepatan, serta menolak pola pikir mengejar prestasi. Prinsip kedua adalah menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan memastikan keseimbangan utama melalui pengelolaan kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan makro lainnya yang proaktif, fleksibel, serta terkoordinasi.
Prinsip ketiga menekankan pemanfaatan efektif seluruh sumber daya, memprioritaskan proyek-proyek utama, dan mendorong kemitraan publik-swasta untuk meningkatkan efisiensi investasi dan daya saing nasional, dengan penekanan pada akuntabilitas dan pencegahan pemborosan. Prinsip keempat menuntut agar pertumbuhan tinggi tetap berorientasi pada peningkatan kehidupan materi dan spiritual masyarakat serta keadilan sosial, termasuk peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, penyempitan kesenjangan pembangunan, dan perlindungan hak serta kepentingan sah seluruh kelompok penduduk.
To Lam juga menyebut perlunya Komite Sentral segera menyusun resolusi tentang model pembangunan nasional di era baru berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital untuk dipertimbangkan dan diputuskan pada Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral ke-14.
Optimalisasi model pemerintahan lokal dua tingkat
Bidang ketiga menyangkut pemanfaatan kekuatan model pemerintahan lokal dua tingkat. Menurut To Lam, model ini bukan sekadar organisasi administratif baru, melainkan metode tata kelola lokal baru yang bertujuan menghilangkan lapisan perantara, memastikan kelancaran operasional di akar rumput, serta meningkatkan layanan kepada warga dan dunia usaha melalui pemanfaatan teknologi dan data.
Ia menekankan reformasi ini tidak boleh hanya berhenti pada pengurangan tingkatan menengah atau penyederhanaan prosedur, melainkan harus disertai reformasi mekanisme desentralisasi, delegasi, dan otorisasi; perancangan ulang proses kerja; standardisasi data; kejelasan tanggung jawab pimpinan; serta pergeseran menuju administrasi yang berorientasi pelayanan dan pembangunan.
To Lam juga menegaskan prinsip “tingkat provinsi kuat dalam strategi, tingkat komune kuat dalam implementasi”. Desentralisasi, katanya, harus dibarengi alokasi sumber daya, peningkatan kapasitas, dan perangkat kontrol yang memadai. Penerapan model ini pun diminta dilakukan secara fleksibel dan praktis, mengingat keragaman kondisi antarwilayah. Ukuran keberhasilan, ia menambahkan, harus bertumpu pada kepuasan warga dan pelaku usaha serta hasil konkret dalam kehidupan sosial.
Inspeksi, pengawasan, dan pemberantasan korupsi
Bidang keempat adalah penguatan inspeksi, pengawasan, pengendalian kekuasaan, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemborosan, dan praktik negatif. To Lam menempatkan agenda ini sebagai syarat mendasar untuk memperkuat kepercayaan rakyat, menjaga stabilitas politik dan sosial, serta menciptakan lingkungan sehat bagi pembangunan, terutama ketika negara mendorong pertumbuhan tinggi dan menjalankan banyak proyek skala besar.
Ia menilai risiko korupsi dan pemborosan dapat meningkat seiring kebijakan yang lebih terbuka dan fleksibel, sehingga diperlukan institusi yang cukup kuat untuk membuat korupsi dan pemborosan “tidak mungkin terjadi”, disertai mekanisme pengawasan yang efektif. Ia menegaskan penanganan pelanggaran harus tegas dengan prinsip “tidak ada zona terlarang, tidak ada pengecualian”, namun tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan, supremasi hukum, dan tujuan pembangunan.
Dalam konteks itu, To Lam juga menyinggung pentingnya mekanisme perlindungan bagi pejabat yang dinamis dan kreatif yang berani berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama, serta perlunya membedakan pelanggaran karena kepentingan pribadi dari kesalahan dalam proses eksperimen dan inovasi.
Pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri
Bidang kelima menekankan pertahanan nasional, keamanan, hubungan luar negeri, dan integrasi internasional di era baru. To Lam menyatakan pengalaman global menunjukkan negara yang ingin tumbuh cepat dan terintegrasi dalam ekonomi dunia perlu memiliki otonomi strategis, kemampuan mengendalikan risiko, kerangka kelembagaan dan tatanan sosial yang stabil, integrasi internasional yang mendalam, serta ketahanan terhadap guncangan keamanan tradisional maupun non-tradisional.
Menurutnya, menjaga pertahanan dan keamanan bukan hanya soal kedaulatan wilayah, tetapi juga meliputi pelestarian lingkungan damai, perlindungan sistem politik, kepercayaan sosial, keamanan siber, perlindungan data, dan penjagaan jalur vital ekonomi serta kepentingan pembangunan strategis. Ia menekankan bahwa fokus ini harus hadir dalam semua strategi, rencana, dan keputusan pembangunan agar pembangunan tetap berdaulat, terkendali risikonya, dan mampu melakukan pertahanan diri secara proaktif dan dini.
To Lam turut menyoroti pentingnya membangun “dukungan rakyat” dan postur pertahanan nasional yang terintegrasi dengan postur keamanan rakyat di setiap daerah, terutama wilayah strategis seperti perbatasan, pulau-pulau, kota besar, pusat ekonomi, infrastruktur utama, dan ruang siber. Ia juga menyampaikan perlunya integrasi yang lebih erat antara pertahanan, keamanan, dan urusan luar negeri dengan pembangunan sosial-ekonomi, sehingga aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari daya saing nasional sekaligus landasan strategis bagi kemajuan negara.
Menutup pidatonya, To Lam menyatakan keyakinan bahwa dengan landasan yang telah dibangun, ketetapan politik, serta persatuan Partai, rakyat, dan tentara, tujuan pembangunan nasional dalam Resolusi Kongres Nasional ke-14 Partai Komunis Vietnam dapat segera diwujudkan. Ia kemudian menyatakan penutupan Sidang Pleno ke-2 Komite Sentral ke-14.
