Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik menambah daftar selebritas yang masuk ke lingkaran pemerintahan. Sebelumnya, Raline Shah ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Selain itu, Yovie Widianto dipercaya menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, sementara Raffi Ahmad menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan di ruang publik tentang alasan pemerintah mempercayakan peran-peran tersebut kepada figur populer, termasuk soal profesionalitas mereka di tengah aktivitas di dunia hiburan. Keputusan melibatkan selebritas juga menuai kritik, terlebih pengangkatan Deddy dilakukan di tengah situasi kesulitan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai sektor.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai langkah pemerintah bisa berkaitan dengan persoalan kepercayaan diri menghadapi penilaian publik. Menurutnya, fokus kerja berisiko bergeser dari tata kelola pemerintahan ke tata kelola citra.
“Bekerja bisa ala kadarnya, tetapi manipulasi informasinya dikerjakan dengan maksimal, cara semacam ini tidak lazim dilakukan kecuali sedang masa kampanye,” kata Dedi saat dihubungi, Rabu (12/2).
Dedi juga berpendapat pemerintahan saat ini mencontoh pola yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo, yang sering melibatkan selebritas dan influencer dalam berbagai kegiatan. Ia menilai pendekatan tersebut dapat membuat pemerintah terlihat baik di “area etalase”, sementara substansi kerja pemerintahan justru bermasalah.
Menurut Dedi, pengaruh selebritas—terutama di kalangan Gen Z—dapat membentuk opini publik, namun di sisi lain dinilai berpotensi menghamburkan anggaran tanpa dampak yang jelas bagi masyarakat. Ia mengingatkan risiko munculnya “pseudo kerja”, yakni pemerintah seolah-olah bekerja untuk rakyat padahal yang terjadi bisa bersifat manipulatif. Dedi juga menilai kebiasaan mendahulukan citra dibanding hasil kerja dapat menyulitkan pemerintahan pada periode berikutnya.
Sementara itu, Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro melihat fenomena ini dari sisi lain. Ia menilai ada persoalan dalam sosialisasi kebijakan yang mendorong pemerintah melibatkan selebritas. Namun, ia juga menilai keputusan pengangkatan staf khusus di tengah efisiensi anggaran dapat dipandang kurang tepat secara institusional.
“Kalau dilihat dari sisi urgensi, memang hari ini ada problem soal sosialisasi kebijakan. Dengan ditunjuknya Deddy Corbuzier atau kalangan artis harapannya masalah soal sosialisasi bisa teratasi karena dibantu oleh para artis maupun influencer yang selama ini memang sudah berperan,” kata Agung.
Agung menilai komunikasi publik pemerintah selama ini belum optimal dalam menjelaskan kebijakan yang memunculkan kontra. Ia berharap keterlibatan selebritas dapat membantu menjernihkan komunikasi publik agar pro-kontra dan kegaduhan yang tidak perlu dapat ditekan.
Dari pihak Kementerian Pertahanan, salah satu alasan menunjuk Deddy Corbuzier disebut terkait kemampuannya dalam komunikasi di media sosial. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan Brigjen Frega Wenas mengatakan Deddy dinilai memiliki kepakaran komunikasi dan jangkauan media sosial yang luas sehingga diharapkan membantu sosialisasi kebijakan pertahanan nasional.
“Beliau memiliki kepakaran di bidang komunikasi apalagi di media sosial memiliki engagement yang cukup luas sehingga harapannya bisa membantu sosialisi kebijakan pertahanan sampai di level bawah agar lebih mudah dipahami masyarakat,” kata Frega saat dihubungi, Selasa (11/2).
Frega juga menyebut pengangkatan staf khusus mengacu pada ketentuan yang memperbolehkan menteri memiliki staf khusus maksimal lima orang. “Ini sesuai Perpres 140/2024 kementerian boleh angkat stafsus lima orang, memang kita hanya menjalankan perpres ada ruang menteri angkat maksimal lima orang,” ujarnya.
Di Komdigi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan alasan pemilihan Raline Shah juga berkaitan dengan kebutuhan sosialisasi di media sosial. Meutya menyebut Raline dipilih bukan semata karena status publik figur, tetapi juga karena dinilai memiliki koneksi luas hingga mancanegara serta dapat mendorong kontribusi perempuan.
Meutya menambahkan salah satu tugas Raline adalah edukasi digital, terutama untuk mendorong penggunaan internet yang bijak dan bermanfaat. Ia menilai pesan tersebut bisa lebih efektif disampaikan oleh tokoh yang akrab dengan publik, terutama bagi generasi muda.
Agung mengatakan ia tidak mempermasalahkan pelibatan selebritas sepanjang tidak membebani anggaran. Ia berharap para selebritas yang ditunjuk tidak mengambil gaji untuk tugas sosialisasi kebijakan. Menurutnya, jika mereka menerima insentif dan fasilitas yang melekat, hal itu justru menjadi hal yang disayangkan karena idealnya mereka mengabdi.
Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi mengingatkan dampak pengangkatan selebritas bisa berimbas pada presiden. Ia menilai tidak semua selebritas memahami fungsi dan tugas kementerian, sementara kesibukan mereka di dunia hiburan dapat membuat fokus pada tugas pemerintahan menjadi tantangan.
“Kita tahu selebritas itu tidak semua memahami fungsi dari tugas dari kementerian itu sendiri, artinya bahwa mereka hanya sekadar popular. Tapi, apakah fokus pada tugas yang diberikan, saya pikir tidak mungkin dia akan fokus karena kesibukan dia sebagai selebritas, kemudian harus melaksanakan tugas-tugas kementerian yang selama ini mereka tidak akrab,” kata Asrinaldi.
Asrinaldi menambahkan Presiden Prabowo perlu memberi perhatian terhadap penunjukan staf khusus menteri dengan berbagai pertimbangan. Ia juga menduga kehadiran selebritas di pemerintahan berkaitan dengan upaya meredam narasi negatif yang berkembang, terutama di media sosial, mengingat kritik publik banyak disampaikan melalui kanal tersebut.
