Penanganan pascabencana kerap berfokus pada kerusakan fisik dan kebutuhan administratif, seperti jumlah rumah yang rusak, infrastruktur yang putus, serta besaran dana rehabilitasi. Namun, ada aspek lain yang dinilai sering luput dari perhatian, yakni kondisi psikologis anak-anak yang terdampak bencana, termasuk rasa takut yang menetap, kegelisahan saat mendengar suara keras, hingga menurunnya minat belajar.
Aceh merupakan wilayah yang berulang kali menghadapi bencana. Gempa bumi dan tsunami 2004 disebut masih meninggalkan trauma bagi masyarakat hingga kini. Setelahnya, bencana lain seperti banjir, longsor, abrasi, dan cuaca ekstrem juga terjadi hampir setiap tahun di berbagai kabupaten/kota. Situasi ini menegaskan bahwa Aceh hidup dalam risiko bencana yang berulang, sementara anak-anak tumbuh tidak hanya dengan ancaman fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang kerap tidak tertangani dalam kebijakan.
Selama ini, keberhasilan penanganan pascabencana di Aceh sering diukur dari kecepatan pembangunan kembali rumah, perbaikan infrastruktur, dan penyaluran bantuan logistik. Pendekatan ini dinilai penting, tetapi dianggap belum memadai jika pemulihan psikologis anak tidak ditempatkan sebagai prioritas. Akibatnya, pemulihan yang terjadi dikhawatirkan hanya menyentuh permukaan, sementara luka emosional anak dibiarkan pulih dengan sendirinya atau justru mengendap tanpa penanganan.
Bagi anak, bencana dipandang bukan sekadar peristiwa alam yang tercatat dalam laporan, melainkan pengalaman yang mengguncang rasa aman. Tinggal di pengungsian, kehilangan ruang bermain dan belajar, menyaksikan kepanikan orang dewasa, atau terpisah dari figur yang memberi rasa aman dapat meninggalkan jejak psikologis mendalam. Trauma pada anak juga kerap hadir melalui perubahan perilaku yang tidak selalu tampak dramatis, seperti menjadi pendiam, mudah marah, sulit berkonsentrasi, atau kehilangan motivasi belajar.
Dalam perspektif psikologi perkembangan, anak sangat bergantung pada stabilitas lingkungan untuk tumbuh sehat. Bencana dapat merusak stabilitas itu secara tiba-tiba. Tantangan di Aceh dinilai lebih kompleks karena sebagian anak tidak hanya mengalami satu peristiwa traumatis, tetapi hidup dalam kemungkinan trauma yang berulang. Tanpa mekanisme pemulihan yang sistematis dan berkelanjutan, pengalaman tersebut berpotensi menumpuk dan membentuk kecemasan jangka panjang yang memengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan akademik.
Pemulihan psikologis anak pascabencana disebut masih sering dipahami sebagai kegiatan tambahan, bukan kebutuhan utama. Pengalaman tsunami Aceh 2004 digambarkan menunjukkan bahwa perhatian besar pada fase darurat dan rekonstruksi fisik tidak selalu diiringi upaya pemulihan psikologis yang berkelanjutan. Ketika fase darurat dinyatakan selesai, perhatian terhadap kondisi psikologis anak perlahan menghilang, seolah trauma dapat pulih dengan sendirinya.
Pandangan tersebut dinilai mencerminkan paradigma penanganan bencana yang berorientasi pada hasil cepat dan terukur secara fisik. Sementara itu, pemulihan psikologis dipandang sebagai proses jangka panjang yang tidak selalu menghasilkan capaian instan. Anak disebut membutuhkan ruang aman yang konsisten, relasi suportif, serta pendampingan berkelanjutan untuk membangun kembali rasa percaya terhadap lingkungan. Tanpa dukungan ini, trauma dikhawatirkan dapat berkembang menjadi masalah perilaku, kesulitan belajar, hingga gangguan kesehatan mental di kemudian hari.
Menjadikan pemulihan psikologis anak sebagai prioritas berarti menempatkan kesejahteraan psikologis sejajar dengan pemulihan fisik dan ekonomi. Dalam kerangka itu, keberhasilan penanganan pascabencana tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan baru, tetapi juga dari pulihnya fungsi psikososial anak dalam kehidupan sehari-hari.
Di Aceh, reorientasi ini dinilai relevan karena wilayah yang berulang kali mengalami bencana membutuhkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Pemulihan psikologis anak dipandang bukan sekadar respons sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ketangguhan sosial.
Sektor pendidikan disebut memiliki peran strategis dalam pemulihan. Sekolah merupakan salah satu institusi yang relatif stabil pascabencana dan dapat menjadi titik temu berbagai aspek pemulihan. Bagi anak-anak, kembali ke sekolah kerap menjadi simbol kembalinya keteraturan hidup. Namun, sekolah dinilai tidak seharusnya hanya menjadi tempat mengejar ketertinggalan akademik, melainkan juga ruang pemulihan psikososial.
Guru berada di garis depan dalam mengenali perubahan perilaku anak di ruang kelas, seperti penurunan konsentrasi atau kecenderungan menarik diri. Meski demikian, peran ini dinilai tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada guru tanpa dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas. Literasi psikologis dasar serta pendekatan pembelajaran yang peka terhadap trauma disebut perlu menjadi bagian dari sistem pendidikan di wilayah rawan bencana.
Pendekatan pendidikan yang peka terhadap trauma dipandang bukan berarti menurunkan standar pembelajaran. Sebaliknya, pendekatan ini disebut dapat membuat proses belajar lebih manusiawi dan efektif karena anak yang merasa aman secara emosional akan lebih siap menerima pelajaran dan berinteraksi secara sehat. Dalam konteks Aceh, pendekatan ini juga dinilai selaras dengan nilai kultural dan keagamaan yang menekankan empati, kepedulian, dan perlindungan terhadap anak.
Selain sekolah, keluarga dan komunitas disebut memegang peran penting dalam pemulihan psikologis anak. Orang tua yang juga menjadi korban bencana dinilai membutuhkan pendampingan agar mampu menjadi sumber dukungan emosional bagi anak. Tanpa dukungan memadai, keluarga dikhawatirkan justru menjadi ruang reproduksi kecemasan. Karena itu, layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas dengan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal disebut penting untuk membangun ekosistem pemulihan yang berkelanjutan.
Dari sisi kebijakan publik, pemerintah daerah Aceh dinilai perlu memasukkan pemulihan psikologis anak secara tegas ke dalam strategi penanganan pascabencana. Indikator keberhasilan disebut tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun atau besaran bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari kesejahteraan psikologis anak, termasuk kemampuan kembali belajar dengan nyaman, rasa aman di lingkungan sekitar, dan harapan terhadap masa depan.
Pengalaman panjang Aceh dalam menghadapi bencana disebut dapat menjadi modal untuk membangun pendekatan penanganan yang lebih matang. Pemulihan psikologis anak dipandang bukan hanya isu pendidikan atau kesehatan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang pulih secara emosional dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi yang tangguh, adaptif, dan berdaya.
Pada akhirnya, bencana di Aceh dinilai tidak hanya menguji ketangguhan infrastruktur, tetapi juga keberpihakan kebijakan terhadap generasi masa depan. Dengan menempatkan pemulihan psikologis anak sebagai prioritas dalam penanganan pascabencana, Aceh disebut tidak hanya merespons krisis saat ini, tetapi juga menyiapkan fondasi yang lebih kuat bagi masa depan yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
