Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memasuki pekan keempat pelaksanaan. Di tengah penerapan sistem kerja fleksibel tersebut, pemerintah daerah menegaskan pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu.
Said menyampaikan, hingga saat ini Pemkab Berau belum berencana menghentikan kebijakan WFH. Meski begitu, evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk memastikan agenda dan kegiatan pemerintahan berjalan optimal.
Menurutnya, penerapan WFH tidak dimaksudkan untuk menurunkan ritme kerja aparatur. Pemkab Berau melakukan pemantauan ketat terhadap produktivitas ASN agar target kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tetap tercapai meski sebagian pegawai bekerja dari luar kantor.
Ia mengakui fleksibilitas kerja menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi daerah. Karena itu, pengawasan terhadap capaian kinerja dan disiplin pegawai terus diperkuat selama kebijakan berlangsung.
Di sisi lain, Pemkab Berau menetapkan batas tegas dalam penerapan WFH, terutama bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. ASN yang bertugas di sektor pelayanan umum dipastikan tetap wajib hadir secara fisik di kantor maupun di lapangan untuk menjamin layanan administrasi dan pelayanan dasar tetap berjalan tanpa hambatan.
“Kalau yang pelayanan umum tidak bisa diberikan WFH, karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Said.
Dengan ketentuan tersebut, penerapan WFH di Berau berjalan secara selektif dan tidak diberlakukan menyeluruh. Setiap instansi diberikan ruang penyesuaian berdasarkan karakter tugas dan kebutuhan layanan masing-masing.
Pola kerja hybrid ini juga mulai mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan Pemkab Berau. Sejumlah rapat internal kini lebih banyak dilakukan secara daring, sementara koordinasi lintas OPD mulai mengandalkan sistem digital.
Said menyatakan Pemkab Berau berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi kerja ASN dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah tidak ingin fleksibilitas kerja menimbulkan keluhan masyarakat akibat layanan yang melambat.
Karena itu, evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan, termasuk kemungkinan penyesuaian pola kerja ke depan. Pemkab Berau berharap WFH tidak hanya menjadi solusi kerja fleksibel, tetapi juga momentum mempercepat adaptasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan berbasis kinerja.
