Jakarta — Pakar Hubungan Internasional Binus University, Dinna Prapto Raharja, menegaskan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara sebagai prasyarat untuk menyelesaikan persoalan sosial ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi agenda pertemuan ke-82 Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) yang berlangsung di Bangkok, di tengah meningkatnya ketegangan global akibat perang di Timur Tengah.
Menurut Dinna, Indonesia perlu hadir sebagai suara yang menenangkan dengan mengingatkan bahwa kemajuan suatu negara tidak dapat dibicarakan tanpa menghormati kedaulatan negara lain. Ia juga menyoroti praktik imperialisme oleh negara-negara adidaya yang dinilai bertentangan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
“Ini bukan situasi yang menguntungkan bagi negara berkembang pada umumnya, karena kita berhadapan dengan negara adidaya yang agenda utamanya bukan mengatasi ketimpangan,” ujarnya.
Dinna menilai, bahkan sebelum pecah perang Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, agenda ESCAP terkait isu sosial ekonomi sudah menghadapi hambatan berupa perang dagang dan adu tarif antarnegara. Kondisi tersebut, kata dia, turut berdampak pada masalah ketenagakerjaan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya kesenjangan sosial pasca COVID-19, ia menggarisbawahi dampak yang dirasakan kelompok paling rentan, terutama perempuan dan masyarakat yang menua. Ia menyebut studinya pada 2025 menunjukkan perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak dalam hal informalisasi pekerjaan.
Selain itu, ia mengungkapkan diskusi yang pernah diikutinya bersama Bappenas dan Kementerian Sosial membahas kesulitan negara menyalurkan bantuan bagi kelompok masyarakat yang menua, terutama karena sebagian tidak memiliki pekerjaan dan berada dalam kondisi sakit. Menurutnya, hal ini menjadi biaya yang perlu dipikirkan negara.
Dinna berharap kompleksitas isu tersebut dapat disuarakan Indonesia melalui forum UN ESCAP, lembaga PBB yang memiliki mandat untuk mendorong kegiatan ekonomi dan sosial negara-negara Asia Pasifik agar berjalan secara inklusif. Ia menambahkan, forum ESCAP juga biasanya melibatkan aktor nonpemerintah yang dapat berbagi pengalaman tentang tantangan dan solusi di negara masing-masing untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial.
Pertemuan ke-82 UN ESCAP berlangsung pada 20—24 April 2026 di Bangkok, Thailand. Agenda utamanya menyerukan kerja sama yang lebih kuat untuk memastikan “tidak ada seorang pun tertinggal” di tengah dinamika global.
Menurut keterangan ESCAP, pertemuan digelar ketika kawasan menghadapi tekanan yang meningkat, mulai dari ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, risiko iklim, hingga perubahan teknologi yang cepat. Kawasan juga menghadapi pergeseran demografis besar, seperti populasi yang menua, tantangan lapangan kerja bagi kaum muda, serta kesenjangan antargenerasi yang kian melebar.
ESCAP menyebut kawasan Asia-Pasifik, yang menjadi rumah bagi lebih dari 60 persen populasi dunia, sedang bertransisi dari rumah tangga dengan tingkat kesuburan tinggi menuju usia hidup yang lebih panjang dan keluarga yang lebih kecil.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCAP, Armida Alisjahbana, menyatakan bahwa setiap krisis menghadirkan peluang untuk merenung dan mempersiapkan diri lebih baik menghadapi masa depan. Ia menekankan tingginya ketergantungan antarnegara di Asia dan Pasifik.
Di tengah guncangan akibat meningkatnya ketegangan dan fragmentasi ekonomi, Armida mengatakan kawasan Asia-Pasifik berulang kali menunjukkan kerja sama yang membuahkan hasil positif. “Bersama-sama, kita dapat mengatasi ketidakpastian dan membangun ketahanan,” tulisnya di X.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan pengesahan resolusi yang mencakup antara lain upaya memajukan masyarakat untuk semua usia, membangun sistem pencatatan sipil dan statistik vital yang inklusif, memperkuat konektivitas transportasi dan logistik, serta pembentukan pusat solusi digital regional.
