Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta dukungan organisasi internasional untuk membantu membangun standarisasi global dalam pengumpulan (collecting) dan distribusi royalti musik dan lagu yang transparan serta akuntabel.
Permintaan itu disampaikan Supratman saat membuka The Asean CMO Forum 2026 di Bali, Jumat (10/4). Ia menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan terlibat langsung dalam pengelolaan royalti, melainkan berperan sebagai regulator yang mengawasi tata kelolanya.
Supratman juga menyampaikan Indonesia tengah menjalani proses perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam konteks tersebut, pemerintah berharap masukan dari organisasi yang menaungi collective management organization (CMO) global, termasuk CISAC dan IFPI.
Selain itu, ia berharap forum tersebut menjadi ruang berbagi informasi dan mendorong kerja sama berkelanjutan di antara negara-negara ASEAN terkait tata kelola royalti.
Asean CMO Forum ini dihadiri perwakilan sejumlah negara ASEAN, antara lain Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hadir pula Director Benjamin Ng selaku Direktur Regional Asia-Pasifik untuk CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), serta sejumlah lembaga manajemen kolektif (LMK) Indonesia seperti KCI, WAMI, dan Selmi.
Forum tersebut diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama LMKN, melalui pertemuan bertajuk ASEAN Collective Management Organization (CMO) Forum: Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty.
