Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui pengaturan pendapatan dan belanja, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks pembangunan modern, kebijakan ini tidak lagi hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dituntut mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Artinya, kebijakan fiskal perlu menjaga keseimbangan aspek ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Di tingkat daerah, pelaksanaan kebijakan fiskal kerap lebih kompleks karena adanya otonomi daerah. Pemerintah daerah berwenang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai potensi lokal. Namun, kewenangan ini dapat memunculkan dilema antara kebutuhan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), target pertumbuhan ekonomi jangka pendek, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan.

Kabupaten Banyuwangi kerap dipersepsikan berhasil dalam inovasi pembangunan. Kemajuan sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif disebut turut mendorong peningkatan pendapatan daerah. Meski demikian, terdapat sejumlah kontradiksi dalam arah kebijakan fiskal yang dinilai perlu dicermati, terutama terkait keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial.

Arah kebijakan fiskal daerah

Arah kebijakan fiskal Banyuwangi tercermin dari struktur APBD yang mengalokasikan belanja pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian. Secara normatif, kebijakan tersebut dinilai mencerminkan upaya mendorong kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.

Namun dalam praktiknya, dorongan meningkatkan PAD kerap membuat pemerintah daerah memprioritaskan sektor yang cepat menghasilkan pemasukan. Pariwisata massal dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi pilihan yang menonjol. Di titik ini, muncul kontradiksi antara kebutuhan fiskal jangka pendek dan tuntutan menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi dan tekanan lingkungan

Kontradiksi paling terlihat disebut terjadi dalam pengembangan sektor pariwisata. Sejumlah kebijakan fiskal diarahkan pada pembangunan infrastruktur wisata, promosi destinasi, dan penyelenggaraan agenda budaya. Dari sisi ekonomi, langkah ini dinilai efektif menarik wisatawan, membuka lapangan kerja, dan memperluas basis pajak daerah.

Namun, pertumbuhan pariwisata yang pesat juga dipandang membawa tekanan terhadap ekosistem lokal, termasuk pantai, kawasan hutan, dan sumber daya air. Dalam tulisan opini tersebut, alokasi anggaran untuk konservasi lingkungan dan mitigasi dampak ekologis disebut sering lebih kecil dibandingkan anggaran promosi dan pembangunan fisik. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa aspek lingkungan masih kerap diposisikan sebagai pelengkap, bukan fondasi pembangunan.

Inklusivitas dan ketimpangan akses

Pembangunan inklusif menuntut agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani kecil, nelayan, UMKM, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Banyuwangi disebut telah menjalankan program fiskal untuk mendukung ekonomi desa dan UMKM. Meski begitu, akses terhadap program-program tersebut dinilai belum sepenuhnya merata.

Kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas administratif dan jaringan dianggap lebih mudah mengakses bantuan dan insentif. Sebaliknya, masyarakat di wilayah terpencil atau dengan literasi keuangan rendah disebut berpotensi tertinggal. Hal ini memunculkan kontradiksi antara tujuan inklusivitas kebijakan fiskal dan hasil yang dinilai masih cenderung eksklusif.

Ketimpangan antarwilayah dalam alokasi anggaran

Kontradiksi lain terlihat dalam distribusi anggaran antarwilayah. Dengan pertimbangan efisiensi dan dampak ekonomi yang cepat, anggaran disebut kerap difokuskan pada wilayah dengan potensi ekonomi tinggi. Dampaknya, desa terpencil dan wilayah pinggiran dinilai memperoleh porsi anggaran relatif lebih kecil.

Dari sisi ekonomi, strategi tersebut dianggap rasional. Namun dari perspektif keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, pola itu dinilai berisiko memperlebar kesenjangan wilayah, memicu urbanisasi berlebihan, serta memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan publik.

Catatan analisis dan rekomendasi

Berbagai hal di atas menggambarkan kebijakan fiskal Banyuwangi berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Dalam perspektif administrasi publik, kondisi ini dinilai mencerminkan tantangan tata kelola fiskal yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan sosial, lingkungan, dan tata ruang.

Tanpa integrasi kebijakan yang komprehensif, kebijakan fiskal disebut berpotensi menciptakan paradoks pembangunan: pertumbuhan ekonomi terlihat kuat secara statistik, tetapi menyisakan ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan di lapangan.

Dalam kesimpulannya, tulisan opini tersebut menilai kebijakan fiskal Banyuwangi menunjukkan keberhasilan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah, namun sekaligus menyimpan kontradiksi terkait keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial. Fokus pada optimalisasi PAD dan sektor unggulan dinilai kerap berbenturan dengan prinsip pemerataan dan perlindungan lingkungan.

Keberhasilan kebijakan fiskal, menurut opini tersebut, semestinya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah disarankan mengarahkan kebijakan fiskal pada investasi jangka panjang, termasuk penguatan perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas kelompok rentan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.