BERITA TERKINI
Komdigi: Penayangan Video Kinerja Presiden di Bioskop Bagian dari Komunikasi Publik Pemerintah

Komdigi: Penayangan Video Kinerja Presiden di Bioskop Bagian dari Komunikasi Publik Pemerintah

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan penayangan rekaman video mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan komunikasi kepada publik.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan pemerintah memanfaatkan berbagai medium, termasuk bioskop, untuk menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.

“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal,” kata Fifi dalam keterangan pers pada Senin. Ia menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan informasi penting tersampaikan secara luas dan efektif sesuai perkembangan zaman, selama tidak melanggar aturan. Menurutnya, bioskop merupakan medium yang sah dan wajar untuk dipilih.

Fifi menyebut bioskop diposisikan sebagai salah satu saluran komunikasi, sebagaimana media sosial, televisi, radio, dan papan reklame, untuk mengomunikasikan informasi terkait pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

Ia juga menyampaikan alasan pemilihan bioskop, yakni karena dapat menghadirkan pengalaman visual dan audio yang lebih baik sehingga diharapkan masyarakat lebih mudah menerima informasi secara utuh.

“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” ujar Fifi.

Penayangan video yang menampilkan Presiden Prabowo menjelaskan capaian pemerintah sebelum film diputar di bioskop menjadi perbincangan di media sosial. Video tersebut memuat informasi produksi beras nasional yang disebut telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta 100 Sekolah Rakyat.

Selain itu, video tersebut juga menyampaikan kemajuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 disebut telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.