JAKARTA – Koordinator Koalisi Pemuda Peduli Transparansi, Ronald, mengungkap temuan terkait kegiatan di Bali yang disebut difasilitasi PT Pertamina Patra Niaga dan berlangsung di tengah kondisi distribusi BBM yang masih menghadapi kendala di sejumlah wilayah.
Ronald menyampaikan, penelusuran di lapangan menemukan adanya kegiatan berskala eksklusif pada Sabtu, 11 April 2026, di sebuah fasilitas olahraga padel di kawasan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Menurutnya, lokasi tersebut terpantau dipesan penuh sejak pagi hingga sore, dengan kegiatan yang berlangsung tertutup dan melibatkan jajaran internal serta mitra kerja perusahaan.
Ia menambahkan, rangkaian agenda disebut telah dimulai sejak sehari sebelumnya. Pada Jumat malam, 10 April 2026, puluhan agen dan mitra BBM dari wilayah Kalimantan disebut diterbangkan ke Bali dan menghadiri jamuan di salah satu restoran di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara.
Ronald mengatakan informasi tersebut diperkuat oleh dokumen internal yang diperoleh dari sumber internal (whistleblower), berupa undangan resmi bertajuk “Evaluasi Kinerja Agen 2025 se-Kalimantan.” Menurutnya, dokumen itu mengindikasikan kegiatan di Bali merupakan agenda yang difasilitasi oleh PT Pertamina Patra Niaga.
Namun, berdasarkan penelusuran di lokasi, Ronald menilai terjadi pergeseran substansi kegiatan. Ia menyebut agenda yang semestinya berfokus pada evaluasi kinerja justru didominasi aktivitas non-formal, seperti olahraga padel dan jamuan eksklusif.
Dalam temuan tersebut, Ronald juga menyebut adanya kehadiran Oos Kosasih selaku VP Industrial & Marine Fuel Business PT Pertamina Patra Niaga. Menurutnya, kehadiran pejabat tersebut menunjukkan kegiatan melibatkan struktur internal perusahaan dan bukan sekadar aktivitas informal.
Ronald menilai temuan ini kontras dengan kondisi di sejumlah daerah, di mana masyarakat masih menghadapi keterbatasan pasokan dan antrean panjang BBM. Ia juga menyinggung penekanan pemerintah melalui Kementerian ESDM mengenai efisiensi anggaran, termasuk pembatasan kegiatan non-esensial di lingkungan BUMN.
Selain itu, ia mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran perusahaan, mengingat kegiatan di Bali disebut berlangsung dalam format eksklusif dengan fasilitas yang ditanggung penuh. Ronald menyimpulkan temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan efisiensi di tingkat pusat dan implementasinya di level operasional.
“Sebagai subholding yang memegang peran strategis dalam distribusi energi nasional, PT Pertamina Patra Niaga kini menghadapi sorotan publik. Bukan hanya terkait tata kelola anggaran, tetapi juga sensitivitas terhadap kondisi masyarakat yang masih berupaya mendapatkan akses BBM secara layak,” kata Ronald.
