Ketua DPR Texas Dustin Burrows merilis daftar prioritas untuk pekerjaan antar-sidang menjelang sesi legislatif 2027, termasuk meminta anggota parlemen mempelajari kemungkinan penggabungan satu atau lebih wilayah New Mexico yang berbatasan dengan Texas. Arahan itu disampaikan dalam daftar penugasan sementara yang diumumkan Kamis, bersama sejumlah isu lain seperti pengembangan pusat data, keringanan pajak properti, serta pengawasan belanja pemerintah.

Sejumlah agenda Burrows tumpang tindih dengan fokus awal Letnan Gubernur Texas Dan Patrick, terutama terkait pengurangan pajak properti, upaya menghadapi potensi ancaman asing, serta peninjauan potensi penipuan dan penyalahgunaan dalam pengeluaran pemerintah. Namun, daftar Burrows mencakup cakupan kebijakan yang lebih luas untuk dipersiapkan oleh komite DPR dalam dua tahun ke depan.

Dalam kerangka itu, Burrows juga membentuk tiga komite baru yang berfokus pada pengawasan pemerintah, keterjangkauan layanan kesehatan, dan penerbangan umum.

Salah satu penugasan yang paling menonjol adalah instruksi kepada komite pengawasan pemerintah untuk mempelajari implikasi penambahan “satu atau lebih wilayah New Mexico yang berdekatan” ke Texas serta proses yang diperlukan untuk mewujudkannya. Arahan tersebut muncul setelah Burrows menyambut usulan dari New Mexico yang memungkinkan wilayah-wilayah tertentu bersatu dan memisahkan diri. Meski perubahan perbatasan Texas–New Mexico dinilai kecil kemungkinan terjadi dalam waktu dekat, isu ini diperkirakan dapat menarik perhatian kelompok pro-separatis di Texas, termasuk sebagian kelompok konservatif yang skeptis terhadap Burrows.

“Setelah sesi legislatif yang ditentukan oleh solusi bersejarah, penting bagi Texas House untuk tetap terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan yang bijaksana seiring dengan pertumbuhan dan kemajuan negara bagian kita,” kata Burrows dalam pernyataan tertulisnya. Ia menyatakan penugasan sementara itu mencerminkan komitmen untuk melanjutkan kemajuan sekaligus memberdayakan para ketua komite dalam mengidentifikasi penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan serta melindungi dana pembayar pajak.

Pusat data menjadi isu yang muncul dua kali dalam daftar prioritas. Burrows mengarahkan Komite Urusan Negara untuk merekomendasikan cara “merampingkan” regulasi pengembangan pusat data, sembari tetap memungkinkan komunitas merencanakan dan mengelola pertumbuhan secara bertanggung jawab. Selain itu, ia meminta Komite Sumber Daya Alam menelaah total penggunaan air oleh pusat data di Texas dan mempertimbangkan cara “mengoptimalkan sumber daya air dan meningkatkan pengelolaan air” agar pengembangan pusat data lebih efisien dalam penggunaan air.

Di bidang pajak properti, Burrows—yang dikenal lama mendorong pemotongan pajak properti—menugaskan Komite Cara dan Sarana untuk mengevaluasi penurunan tarif pajak distrik sekolah, atau opsi menyalurkan dana negara ke distrik sekolah agar kebutuhan pendapatan pajak properti berkurang. Ia juga meminta peningkatan pembebasan wisma sekolah, serta penilaian apakah sistem penaksiran pajak properti berjalan sebagaimana mestinya dan bagaimana dampak ekonomi dari pengecualian pajak.

Perbedaan pendekatan di antara para pemimpin negara bagian berpotensi mewarnai perdebatan berikutnya. Burrows dan DPR secara umum disebut mencoba melakukan pemotongan melalui kompresi dan penurunan batas penilaian, sementara Patrick memprioritaskan kenaikan pembebasan wisma sekolah. Gubernur Greg Abbott juga telah meluncurkan usulan sendiri yang berfokus pada janji untuk menghapus pajak properti sekolah bagi pemilik rumah, yang dinilai meletakkan dasar bagi kemungkinan pertarungan legislatif pada sesi mendatang.

Dalam isu hukum dan keamanan, Burrows mengarahkan Komite Kehakiman dan Yurisprudensi Sipil untuk meninjau hukum Texas yang ada guna “memastikan bahwa hukum Syariah atau hukum asing lainnya yang bertentangan dengan konstitusi AS dan Texas tidak meresap” ke dalam urusan peradilan dan hukum lain di Texas. Ia juga menugaskan panel keamanan dalam negeri untuk memperketat penanganan “operasi pengaruh musuh asing dan teroris” yang memengaruhi Texas, termasuk aktivitas politik, advokasi, dan jaringan pendanaan yang diarahkan oleh pemerintah atau organisasi asing.

Secara keseluruhan, penugasan tersebut dipandang sebagai pengakuan atas upaya Partai Republik untuk membubarkan kelompok-kelompok Muslim di Texas, termasuk Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), yang disebut sebagai kelompok hak-hak sipil Muslim terbesar di Amerika Serikat dan oleh Abbott telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing. Partai Republik di Texas juga menjadikan “pencegahan hukum Syariah” sebagai prioritas, disertai retorika anti-Islam dan penggambaran isu ini sebagai ancaman dalam iklan kampanye.

Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, keamanan perbatasan tidak tercantum dalam daftar prioritas sementara ketua DPR. Disebutkan bahwa perubahan lanskap politik dan kebijakan Partai Republik di Texas terjadi seiring tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump. Meski demikian, anggota parlemen tetap ditugaskan meninjau potensi masalah keamanan terkait penggunaan program visa federal H-1B oleh pemberi kerja—yang belakangan menjadi sasaran kelompok sayap kanan—serta standar kemahiran bahasa Inggris dan aturan lain yang ditujukan untuk menindak pengemudi truk imigran.

Burrows juga meminta penilaian atas “dampak meningkatnya ketidakpastian geopolitik terhadap industri minyak dan gas Texas,” termasuk dampak perubahan rezim di Timur Tengah, impor minyak Venezuela, risiko lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, serta gangguan pasar gas alam cair internasional, di tengah berlanjutnya perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel di Iran.

Di bidang sumber daya alam, infrastruktur dan produksi air turut menjadi perhatian, setelah anggota parlemen mengambil sejumlah langkah pada tahun lalu untuk merespons krisis pasokan air di Texas.

Di sisi lain, daftar penugasan Burrows tidak memuat rujukan untuk memperluas program voucher sekolah swasta senilai 1 miliar dolar AS yang telah ditetapkan pada sidang tahun lalu. Daftar itu juga tidak menyebut gagasan penghentian pendanaan pendidikan publik bagi anak-anak tanpa dokumen, isu yang belakangan makin menonjol di kalangan konservatif Texas dan Washington, termasuk dorongan Gedung Putih agar Partai Republik Texas menantang putusan Mahkamah Agung AS tahun 1982, Plyler v. Doe, yang menyatakan negara bagian tidak dapat melarang anak-anak imigran tidak berdokumen mengakses pendidikan publik.