Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama UN Women menggelar pemutaran film dokumenter New Hope: Harapan Baru Gerakan Perempuan Perdamaian di Sulawesi Tengah pada Kamis, 2 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 25 tahun Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace and Security/WPS).
Melalui pemutaran film tersebut, penyelenggara menyoroti pengalaman perempuan di Sulawesi Tengah yang menghadapi situasi konflik dan kondisi pasca-bencana, sekaligus menampilkan bagaimana mereka mengubah tantangan menjadi gerakan yang memperkuat perdamaian dan resiliensi komunitas.
Acara ini menghadirkan dua narasumber, yakni Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo dan Prof. Syamsul Maarif yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2008–2015.
Dalam sambutannya, Andre menekankan pentingnya mengintegrasikan agenda WPS ke dalam kerangka pembangunan manusia dan ketahanan nasional. Ia menyebut perdamaian sebagai prasyarat pembangunan manusia yang berkelanjutan, serta menilai film tersebut menggambarkan peran perempuan di Sulawesi Tengah dalam membangun gerakan resiliensi. Andre juga menyatakan dukungan terhadap Resolusi 1325 sebagai langkah untuk memastikan suara perempuan didengar dan dilibatkan dalam upaya pencegahan konflik serta pemulihan komunitas.
Sementara itu, Prof. Syamsul Maarif menyoroti keterkaitan antara perdamaian dan ketahanan komunitas, terutama dalam konteks pasca-krisis. Menurutnya, perempuan kerap berada di garda terdepan dalam memulihkan tatanan sosial dan membangun kembali harapan, baik setelah bencana maupun konflik. Ia juga menilai perempuan memiliki sense of mission yang kritis dalam kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian, khususnya di wilayah dengan riwayat konflik dan kerentanan tinggi seperti Sulawesi Tengah.
Perwakilan UN Women menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi landasan untuk memperluas implementasi Resolusi 1325 di tingkat lokal, dengan tujuan memastikan perempuan tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai pihak yang berperan membentuk masa depan yang damai dan setara.
Melalui kegiatan tersebut, Kemenko PMK dan UN Women menegaskan komitmen untuk terus mendorong pengarusutamaan gender dalam kebijakan perdamaian, kemanusiaan, dan resiliensi, sebagai bagian dari upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
