Jakarta — Kelompok yang menamakan diri Kaum Muda Syarikat Islam (SI) di bawah pimpinan Salim Wehfany mengkritik pernyataan dan aktivitas politik pengamat Saiful Mujani serta Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Mereka menilai terdapat dugaan agenda terselubung yang bertujuan mendegradasi citra Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangan pers, Kaum Muda SI menyebut narasi yang belakangan disampaikan kedua tokoh tersebut dinilai cenderung tidak objektif dan menyerupai kampanye negatif yang sistematis. Menurut mereka, kritik yang disampaikan disebut telah melampaui pembahasan kebijakan dan mulai menyasar ranah personal serta legitimasi kepemimpinan Presiden.
Kaum Muda SI juga menyatakan adanya indikasi kepentingan tertentu di balik pernyataan tersebut. Mereka mencurigai keberadaan aktor intelektual di belakang layar yang memanfaatkan pengaruh kedua tokoh untuk membentuk opini publik yang dinilai tidak kondusif.
Selain itu, mereka menilai kemunculan narasi tersebut kerap bertepatan dengan momentum strategis pemerintah. Hal itu, menurut Kaum Muda SI, berpotensi mengaburkan capaian maupun langkah diplomasi internasional yang tengah dijalankan.
“Bukan sekadar kritik akademis. Kami melihat ini bukan lagi murni diskursus akademis atau kritik sosial yang membangun. Ada pola yang berulang dan tendensius,” ujar Salim dalam keterangannya pada Jumat (10/4/2026) di Jakarta.
Salim menambahkan, publik perlu jeli membedakan kritik berbasis data dengan narasi yang berpotensi menjadi pesanan politik. “Kami mencurigai ada agenda besar untuk menjatuhkan wibawa Pak Prabowo di mata rakyat. Jangan sampai intelektualitas digadaikan demi pesanan pihak yang belum move on dari kontestasi politik,” katanya.
Kaum Muda SI juga mengajak elemen pemuda dan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang mereka nilai dapat memecah belah. Mereka menegaskan dukungan terhadap pemerintahan yang sah serta mendorong para tokoh bangsa mengedepankan persatuan nasional.
Di sisi lain, Salim menyatakan dukungannya terhadap kelompok masyarakat yang melaporkan kedua pihak tersebut ke Polda Metro Jaya. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk memperjelas status hukum laporan yang diajukan.
Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, agar tidak kembali memperkeruh situasi politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
