Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan komitmen Polda Kaltim untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Penegasan itu disampaikan saat ia memimpin apel kesiapan personel Direktorat Samapta dan Satuan Brimob di Lapangan M. Yasin Stalkuda, Balikpapan, Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Endar menekankan perubahan paradigma Polri yang bergeser dari pendekatan berbasis kekuasaan (power based) menjadi pendekatan berbasis kepercayaan (trust based). Ia meminta personel menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menangani aksi unjuk rasa.
“Biarkan mereka melakukan aksi selama tidak membahayakan dan melukai rekan-rekan. Tahan emosi dan tunjukkan kedewasaan kita. Biarkan masyarakat yang menilai siapa sesungguhnya yang dapat dijadikan contoh,” kata Endar di hadapan ratusan personel.
Kapolda juga menginstruksikan agar upaya preemtif dan preventif menjadi prioritas, termasuk mengoptimalkan peran negosiator di lapangan untuk mencegah terjadinya gesekan fisik. Selain menjaga keamanan, jajaran kepolisian diminta berperan sebagai fasilitator dengan membuka ruang mediasi antara perwakilan massa aksi dan pihak yang menjadi sasaran tuntutan, agar aspirasi dapat tersampaikan secara efektif.
Menurut Endar, tindakan tegas dan terukur hanya dilakukan sebagai langkah terakhir apabila terjadi kerusuhan atau pelanggaran hukum yang nyata. Ia juga mengingatkan agar pengalihan arus lalu lintas tetap berjalan efektif sehingga aktivitas harian warga Balikpapan tidak terganggu.
Endar menambahkan, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur membuat stabilitas keamanan di wilayah tersebut memiliki perhatian lebih luas. Ia menyebut situasi keamanan di Kaltim akan menjadi indikator stabilitas nasional di mata dunia dan berkaitan dengan keberlangsungan agenda pembangunan nasional.
