Pemerintah Iran mendesak Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menjaga netralitas dan tetap berpegang pada mandat teknisnya, seraya menghindari pendekatan yang dinilai bermuatan politik. Teheran memperingatkan bahwa kompromi terhadap imparsialitas dapat menggerus kredibilitas sekaligus efektivitas lembaga pengawas nuklir tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menekankan pentingnya imparsialitas profesional dalam pelaksanaan tugas verifikasi internasional. Pernyataan ini disampaikan menyusul komentar terbaru pimpinan IAEA mengenai situasi geopolitik di kawasan Asia Barat.

Dalam pernyataan resmi melalui akun media sosial X pada Minggu (10/5/2026), Baghaei menegaskan bahwa fungsi utama IAEA adalah melakukan verifikasi teknis, bukan menyampaikan pernyataan politis terkait kebijakan pertahanan atau kedaulatan wilayah suatu negara.

“Mandat IAEA adalah verifikasi, bukan pesan politik tentang Selat Hormuz, rudal Iran, atau bagaimana Teheran harus bertindak,” ujar Baghaei.

Ia juga menyatakan bahwa ketika lembaga internasional memberikan sinyal politik demi ambisi tertentu, hal itu dapat berdampak pada kepercayaan global. Menurutnya, “Ketika imparsialitas profesional dikompromikan untuk sinyal politik atau ambisi pribadi, lembaga-lembaga akan mengikis kredibilitas mereka — dan, seiring waktu, efektivitas mereka juga.”

Pernyataan Baghaei muncul setelah Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyebut krisis di Asia Barat saat ini sebagai situasi yang “berbahaya” dan melampaui dampak guncangan minyak pada era 1970-an. Grossi juga menyarankan pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai solusi ideal untuk meredakan tekanan energi global, terutama di tengah krisis bahan bakar yang melanda Asia.

Di tengah tekanan blokade dan pengawasan ketat, aktivitas pengiriman komoditas minyak mentah dari Iran dilaporkan masih berlangsung. Iran menyatakan langkah pengamanan di Selat Hormuz merupakan respons atas pelanggaran ketentuan gencatan senjata oleh pihak Washington.

Teheran berharap IAEA kembali memusatkan perhatian pada tugas pokoknya dan tidak ikut campur dalam dinamika konflik regional yang dinilai berada di luar ranah pengawasan nuklir.