Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong agenda kependudukan dan pembangunan global dalam UN Commission on Population and Development (CPD) 59th Session yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di United Nations Headquarters.

Delegasi Indonesia dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto. Dalam forum tersebut, Indonesia meneguhkan komitmen melalui peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045 yang diperkuat dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Bonivasius menyampaikan Indonesia menekankan pentingnya penguatan kerja sama multilateral untuk menghadapi dinamika kependudukan global, termasuk percepatan transisi demografi dan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia.

Ia mengatakan langkah tersebut ditujukan untuk memastikan dinamika kependudukan terintegrasi secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan lintas sektor dan di seluruh tingkatan pemerintahan, sejalan dengan prioritas nasional.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, Bonivasius juga menjelaskan pemanfaatan teknologi digital diarahkan untuk memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal. Sejumlah inisiatif yang disebutkan antara lain program transformasi pembelajaran digital untuk Indonesia Cerdas, peningkatan literasi digital masyarakat, serta persiapan tenaga kerja menghadapi era kecerdasan buatan, otomasi, dan Industri 4.0.

Sejalan dengan implementasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045, Indonesia turut memperkuat riset berbasis kebijakan di bidang dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan perlindungan sosial.

Menurutnya, sinergi antara teknologi, riset, dan kebijakan publik menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang tangguh, adaptif, dan inklusif, sekaligus memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.