Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong agenda kependudukan dan pembangunan global pada UN Commission on Population and Development 59th Session yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di United Nations Headquarters.

Delegasi Indonesia dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto. Dalam forum tersebut, Indonesia meneguhkan komitmen melalui peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045 yang diperkuat dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Bonivasius menyampaikan, Indonesia menekankan pentingnya penguatan kerja sama multilateral untuk menghadapi dinamika kependudukan global, termasuk percepatan transisi demografi dan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia.

Menurut dia, langkah itu ditujukan untuk memastikan dinamika kependudukan terintegrasi secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan lintas sektor dan di seluruh tingkatan pemerintahan, sejalan dengan prioritas nasional.

Indonesia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal. Inisiatif yang disebutkan meliputi program transformasi pembelajaran digital untuk Indonesia Cerdas, peningkatan literasi digital masyarakat, serta persiapan tenaga kerja menghadapi era kecerdasan buatan, otomasi, dan Industri 4.0.

Sejalan dengan implementasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045, Indonesia turut memperkuat riset berbasis kebijakan terkait dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan perlindungan sosial.

Bonivasius menambahkan, sinergi antara teknologi, riset, dan kebijakan publik menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang tangguh, adaptif, dan inklusif, sekaligus memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.