Indonesia menyatakan siap memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui partisipasi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan, reformasi WTO diperlukan untuk memperkuat sistem perdagangan global tanpa mengabaikan prinsip dasar organisasi. Menurutnya, penguatan itu penting agar manfaat sistem perdagangan multilateral dapat dirasakan terutama oleh negara berkembang.
“Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Budi Santoso, Rabu, 24 Maret 2026.
Dalam KTM ke-14, Indonesia membawa sejumlah agenda prioritas, antara lain isu subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC). Pemerintah menyebut agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan multilateral.
Indonesia juga berencana melanjutkan keterlibatan dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Indonesia menilai, perubahan iklim berpotensi mengubah produksi pangan dunia sehingga aturan global di sektor pertanian perlu memberi ruang yang adil bagi negara berkembang untuk menjaga stabilitas pangan domestik.
“Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan,” tegas Budi Santoso.
Di bidang perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan menyeluruh mengenai masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO. Pemerintah menilai kebijakan global terkait e-commerce perlu mempertimbangkan kesenjangan digital dan kebutuhan pembangunan negara berkembang.
“Indonesia meyakini setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang,” kata Budi Santoso.
Delegasi Indonesia pada forum tersebut akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan RI Johni Martha. Selain mengikuti sidang utama, delegasi Indonesia dijadwalkan menghadiri pertemuan tingkat menteri, koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.
