India memulai pelaksanaan sensus nasional berbasis digital penuh sejak 1 April dengan mengerahkan lebih dari 3 juta petugas sensus. Pemerintah juga membuka opsi bagi warga untuk mengisi data secara mandiri melalui portal daring, sebuah langkah yang dinilai dapat mempercepat pengumpulan informasi namun memunculkan kekhawatiran soal kesiapan, inklusivitas, dan potensi penggunaan data untuk kepentingan politik.
Pada tahap pertama, sensus difokuskan pada pendataan rumah dan kondisi hunian. Pemerintah mengumpulkan 33 parameter, termasuk bahan bangunan, akses listrik dan air bersih, serta kepemilikan aset seperti ponsel pintar dan kendaraan. Setiap bangunan juga akan diberi penanda geografis guna memastikan cakupan wilayah yang menyeluruh dan menghasilkan gambaran infrastruktur yang lebih akurat.
Tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung awal tahun depan akan berfokus pada data kependudukan, mencakup informasi demografis dan sosial-ekonomi seperti usia, pendidikan, dan pekerjaan. Pemerintah juga menargetkan pencatatan digital atas pola migrasi dan tingkat kelahiran untuk menyusun profil komprehensif India, yang kini menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia.
Salah satu aspek yang menonjol dalam sensus kali ini adalah pendataan kasta secara menyeluruh di semua komunitas, konsep yang telah ada sejak 1931. Isu ini dinilai sensitif karena dapat beririsan dengan kebijakan kuota dan dinamika sosial.
Dalam periode 1–15 April, warga diberikan opsi untuk melaporkan data mereka sendiri. Pemerintah menyebut mekanisme ini sebagai sistem berbasis web yang aman dan tersedia dalam 16 bahasa daerah. Untuk pertama kalinya, responden dapat mengisi data secara daring kapan pun sebelum kunjungan petugas sensus.
Pemerintah menyatakan sensus tetap menjadi instrumen penting bagi tata kelola dan menjadi basis perencanaan pembangunan untuk satu dekade ke depan. Namun, kritik muncul bahwa pendekatan digital dapat menjadi hambatan bagi kelompok dengan literasi digital rendah, terutama di wilayah pedesaan. Dalam situasi tersebut, pengumpulan data tetap bergantung pada petugas, yang menghadapi tantangan skala kerja sangat besar.
Bahkan sebelum pelaksanaan dimulai, pertanyaan sudah mengemuka mengenai kesiapan petugas sensus, termasuk apakah mereka memiliki waktu dan pelatihan yang memadai untuk mendata jumlah rumah tangga yang sangat besar. Ada pula kekhawatiran bahwa warga akan didorong mengisi data mandiri tanpa dukungan cukup atau informasi yang jelas.
Kekhawatiran utama para kritikus adalah potensi manipulasi data untuk kepentingan politik. Hasil sensus yang diperkirakan keluar pada 2027 dipandang berpotensi memengaruhi keputusan sensitif, termasuk pendataan kasta dan penataan ulang daerah pemilihan parlemen di masa depan.
Sensus terakhir dilakukan pada 2011. Dalam metode lama, potensi kecurangan disebut tetap ada, tetapi dampaknya cenderung terbatas karena data dicatat manual dan diproses lebih lambat. Kini, dengan sistem digital, data dapat mengalir ke sistem pusat hampir secara real time. Di saat yang sama, sensus juga menghimpun data yang lebih sensitif seperti kasta, agama, status ekonomi, dan migrasi, yang dinilai meningkatkan risiko, terutama jika kelak dibandingkan dengan basis data nasional lainnya.
Mantan kepala komisioner pemilu India, S. Y. Quraishi, menilai risiko tersebut bukan hal baru, tetapi digitalisasi mengubah skalanya. Menurutnya, tantangan utama bukan semata teknologi, melainkan kredibilitas proses. Ia menekankan pentingnya transparansi, audit, serta jaminan bahwa proses dipandang adil dan inklusif. Quraishi juga memperingatkan pendataan kasta dapat memicu perubahan kebijakan kuota dan ketegangan sosial, sementara penataan ulang daerah pemilihan berpotensi memperlebar kesenjangan representasi antara India utara dan selatan.
Ekonom dari Indian Institute of Technology Delhi, Reetika Khera, menyoroti perlunya sistem pengamanan yang kuat, transparan, dan kerangka akuntabilitas untuk menjaga integritas serta keamanan data. Ia merujuk data survei pemerintah terbaru yang menunjukkan kesiapan digital masyarakat masih rendah. Khera mencontohkan kurang dari setengah perempuan di pedesaan berusia di atas 15 tahun memiliki ponsel. Meski banyak yang bisa menggunakan aplikasi pembayaran, hanya sedikit yang terbiasa dengan aktivitas daring lain, dan kurang dari 1% menyatakan memahami perbankan daring. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang siapa yang benar-benar dapat berpartisipasi dalam pengisian data mandiri.
Khera juga mengingatkan risiko munculnya perantara atau pihak ketiga yang menawarkan “jasa pengisian mandiri”, yang dapat membuka celah kecurangan seperti yang pernah terjadi dalam program lain berbasis partisipasi digital. Menurutnya, aktor semacam itu bisa menjadi titik lemah meski terdapat perlindungan hukum dalam Undang-undang Sensus.
Peneliti tamu senior di Universitas Brown, Yamini Aiyar, menilai peralihan ke sensus digital bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan perubahan struktural dalam cara negara mendata dan memahami penduduknya. Ia menyebut digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan data diproses dan dimanfaatkan lebih cepat dengan pengawasan publik yang terbatas, yang dapat memengaruhi waktu penataan ulang daerah pemilihan di masa depan.
Aiyar juga menyoroti penundaan panjang sejak 2021 akibat pandemi, ditambah dorongan agar hasil tersedia pada 2027, yang menurutnya belum sepenuhnya dijelaskan. Ia menilai kurangnya transparansi terkait waktu, proses, dan penggunaan data berisiko memperdalam kecemasan politik, terutama di negara bagian selatan yang khawatir penataan ulang daerah pemilihan berbasis data populasi terbaru dapat menggeser representasi politik ke wilayah utara dan mengubah keseimbangan federal.
Ekonom pembangunan Dipa Sinha menyatakan India memiliki pengalaman dalam pengumpulan data digital melalui survei skala besar seperti National Sample Survey. Namun, ia menilai skala sensus digital kali ini belum pernah terjadi sebelumnya, terlebih setelah penundaan panjang, sehingga memunculkan kekhawatiran baru. Sinha mengatakan belum jelas mekanisme yang disiapkan untuk perlindungan data, privasi, dan koreksi kesalahan dalam program teknologi berskala besar ini. Menurutnya, ketiadaan protokol yang jelas dalam sensus yang mengumpulkan informasi pribadi sangat sensitif berisiko merusak kepercayaan publik.
