Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menekankan pentingnya sinergi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah untuk menjawab tantangan ke depan. Penegasan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Musrenbang tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, bupati dan wali kota se-Kalsel, kepala Bappeda kabupaten/kota, kepala organisasi perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Forum ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan 2025–2029.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” kata Muhidin.
Dalam sambutannya, Muhidin menyampaikan pembangunan Kalimantan Selatan mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Visi tersebut diarahkan untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.
Muhidin juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan tercatat 76,10 atau berada di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi 5,22 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka disebut berada di angka 4,16 persen, sementara angka kemiskinan 3,73 persen. Muhidin menyatakan capaian tersebut menempatkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Ia menegaskan arah pembangunan ke depan perlu diselaraskan dengan agenda nasional tahun 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Menurut Muhidin, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah diperlukan agar pembangunan berjalan searah dan saling mendukung.
Dalam kesempatan itu, Muhidin turut menyoroti penguatan infrastruktur dasar sebagai penopang pembangunan, termasuk untuk menjawab persoalan lingkungan di sejumlah wilayah. Ia menekankan pengendalian banjir harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan lintas kewenangan dari hulu hingga hilir.
“Kita perlu langkah konkret seperti normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase, serta pembangunan sodetan untuk mengendalikan aliran air di kawasan rawan banjir,” kata Muhidin.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
“Seluruh program ini harus berjalan selaras agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Ia menilai Musrenbang menjadi instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan tidak hanya terencana, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalimantan Selatan sudah menunjukkan progres yang baik, tinggal bagaimana konsistensi ini terus dijaga,” kata Wiyagus.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Suprapti Tri Astuti menyampaikan Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar, dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi.
