Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menempatkan perkaderan sebagai inti keberlangsungan organisasi. Dalam Anggaran Dasar HMI, fungsi sebagai organisasi kader disebut sebagai penanda bahwa masa depan organisasi bergantung pada kualitas proses kaderisasi yang dijalankan. Dari proses yang terukur dan terencana, HMI diharapkan mampu melahirkan kader umat dan bangsa yang dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Dalam esai berjudul Role Model Perkaderan HMI di Era Virtual Social Space, Muhammad Iqbal menekankan bahwa keluaran perkaderan yang berkualitas hanya dapat lahir dari proses kaderisasi yang juga berkualitas. Ia menggambarkan kader sebagai kelompok yang mengorganisir diri secara berkelanjutan dan kelak menjadi tulang punggung kelompok yang lebih besar. Dari pengertian itu, esai tersebut menguraikan empat ciri kader: terbentuk dalam organisasi dan taat pada aturan main; memiliki komitmen yang konsisten dan tidak bersifat musiman; memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi penyangga kelompok yang lebih besar; serta memiliki visi dan kepedulian dalam merespons persoalan kesenjangan sosial, lingkungan, dan rekayasa sosial.
Penulis juga menyoroti peran pendidik, guru, atau instruktur dalam memastikan fungsi HMI sebagai organisasi kader benar-benar berjalan. Menurutnya, tanggung jawab pembinaan kader bertumpu pada instruktur melalui pendidikan yang transformatif dan berbasis keteladanan. Dalam kerangka itu, status HMI sebagai “kawah candradimuka” dipertaruhkan melalui kualitas pembinaan yang dilakukan.
Esai tersebut mengaitkan urgensi perkaderan dengan sejarah dan peran HMI dalam melahirkan tokoh-tokoh nasional. Penulis menyebut sejumlah nama seperti Lafran Pane, Nurcholish Madjid, dan Ahmad Wahib sebagai contoh figur yang lahir dari proses perkaderan. Ia juga mengutip pandangan Lafran Pane bahwa pembeda HMI dengan organisasi lain terletak pada perkaderannya, serta menyebut pujian Jenderal Sudirman yang menafsirkan HMI sebagai “Harapan Masyarakat Indonesia”.
Dalam pembahasannya, penulis membedakan makna perkaderan HMI ke dalam dua pengertian. Pertama, perkaderan dalam arti sesungguhnya yang merujuk pada pedoman perkaderan HMI: upaya meningkatkan kualitas anggota dalam memahami nilai, mengembangkan nilai, dan mengamalkan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, perkaderan dalam arti pemahaman praktis yang mencakup perekrutan anggota, mobilisasi anggota dengan kesadaran yang komprehensif, kaderisasi berbasis pencerdasan dan pencerahan, serta pemahaman mengenai tujuan perkaderan.
Namun, penulis mempertanyakan kecenderungan perkaderan yang dinilai lebih menekankan estafet struktural dibanding substansi tujuan organisasi. Ia menyebut kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran sebagian pihak mengenai masa depan HMI apabila kualitas perkaderan tidak dijaga.
Esai ini kemudian membawa pembahasan pada perubahan sosial yang dipicu kemajuan teknologi informasi. Penulis menilai derasnya arus informasi dan penggunaan gawai membentuk karakter mahasiswa lebih pragmatis dan konsumtif, sekaligus mendorong cara belajar yang serba instan. Ia juga menyoroti pergeseran ruang interaksi sosial mahasiswa dari ruang nyata menuju ruang virtual, yang disebutnya sebagai Virtual Social Space, di mana pertemuan, diskusi, debat, hingga protes dapat berlangsung melalui media dan jaringan.
Penulis mengutip pemikiran Jean Baudrillard untuk menggambarkan bagaimana media dapat mengubah bentuk sosialisasi, termasuk munculnya situasi ketika hal-hal yang semestinya bersifat privat justru terekspos ke ruang publik. Ia juga menyinggung bahwa penggunaan media tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan kekuasaan yang memengaruhi isi media, serta mengutip Antonio Gramsci mengenai dominasi yang turut dibangun melalui penerimaan publik dan opini publik.
Berangkat dari situasi itu, penulis mendorong agar HMI memanfaatkan media informasi sebagai sarana perjuangan, perkaderan, pendidikan, dakwah, dan pencerahan. Ia menilai pengenalan terhadap pentingnya media informasi semestinya diajarkan dalam proses perkaderan agar kader tidak gagap menghadapi perubahan zaman, sekaligus mampu menjadikan media sebagai basis kekuatan organisasi dalam aktivitasnya.
Pada bagian penutup, penulis menyimpulkan bahwa realitas sosial telah menghadirkan wajah baru seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia mengutip Michel Foucault tentang pesona kekuasaan dan peluang ilmu pengetahuan menjadi alat kekuasaan, lalu menegaskan bahwa HMI perlu menjadikan media sosial dan teknologi informasi sebagai kekuatan untuk menjalankan kerja organisasi, sembari mendorong terbentuknya manusia yang lebih rasional. Menurutnya, kader HMI dituntut lebih cerdas dan adaptif, tidak hanya aktif di ruang sosial nyata, tetapi juga mampu mengaktualisasikan potensi di ruang virtual yang lebih mudah diakses publik.
