Perubahan iklim global dan anomali cuaca kian menjadi dinamika lingkungan strategis yang berdampak langsung pada sektor pertanian. Dampaknya tidak hanya terlihat pada keseimbangan hidrologis di daerah aliran sungai, tetapi juga pada sistem usaha tani, terutama terkait ketersediaan air dan penentuan masa tanam.
Dalam konteks ini, El Nino dipandang bukan sekadar anomali iklim. Setiap episodenya kerap diikuti penurunan curah hujan, pergeseran musim tanam, dan penurunan produktivitas lahan. Kondisi tersebut berimplikasi pada turunnya produksi pangan—terutama padi—yang kemudian biasanya diikuti kenaikan harga dan tekanan terhadap stabilitas ekonomi. Secara historis, luas lahan yang terdampak kekeringan disebut dapat mencapai ratusan ribu hektar.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia datang lebih cepat dan berpotensi berlangsung lebih panjang dari kondisi normal. Situasi ini dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan karena penanganan anomali iklim menyentuh berbagai aspek yang luas dan memerlukan keterlibatan banyak pihak.
Upaya pemerintah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan dinilai penting, antara lain melalui penguatan sistem peringatan dini, penguatan cadangan pangan, optimalisasi pengelolaan air, optimalisasi penggunaan lahan dan luas tanam, serta peningkatan koordinasi dan sinergi. Namun, tantangan ketahanan pangan tidak hanya bersumber dari faktor iklim. Degradasi lingkungan, termasuk rendahnya kandungan bahan organik tanah di sejumlah wilayah, turut menjadi persoalan yang memengaruhi daya dukung lahan.
Sejumlah catatan menekankan bahwa kebijakan pertanian selama ini cenderung berfokus pada ekstensifikasi dan intensifikasi produksi, sementara persoalan kualitas tanah sebagai fondasi produksi belum ditangani secara optimal. Tanah tropis Indonesia disebut memiliki daya retensi air yang rendah dan rentan mengalami degradasi, sehingga menjadi faktor kunci keberhasilan produksi tanaman, terutama saat variabilitas iklim tinggi seperti pada periode El Nino.
Secara empiris, disebutkan lebih dari 60% lahan di Indonesia telah mengalami penurunan kualitas, dengan kandungan bahan organik yang sering berada di bawah ambang ideal. Kondisi ini membuat input pertanian—khususnya pupuk kimia—kurang efektif karena unsur hara mudah hanyut dan tidak tersimpan di dalam tanah. Karena itu, peningkatan produksi tanpa perbaikan kualitas tanah dinilai hanya menghasilkan capaian jangka pendek yang rapuh.
Dalam kerangka tersebut, biochar diusulkan sebagai salah satu solusi berbasis sains untuk meningkatkan kualitas tanah sekaligus mendukung agenda pertanian berkelanjutan. Biochar merupakan bahan kaya karbon yang dibuat melalui proses pirolisis, yakni pembakaran limbah biomassa dalam kondisi tanpa atau terbatas oksigen. Bahan bakunya dapat berasal dari sekam padi, tandan kosong kelapa sawit, kulit durian, batok kelapa, dan residu biomassa lainnya.
Biochar disebut berpotensi memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, termasuk meningkatkan kemampuan tanah menahan air, meningkatkan ketersediaan nutrisi, serta mendukung aktivitas mikroorganisme tanah. Selain itu, pemanfaatannya dinilai sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular karena mengoptimalkan limbah pertanian yang melimpah, sekaligus berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon jangka panjang.
Gagasan integrasi biochar dalam kebijakan pertanian nasional dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan sistem pangan menghadapi perubahan iklim. Sejumlah langkah konkret yang diusulkan meliputi, pertama, memasukkan biochar secara resmi dalam kebijakan ketahanan pangan dan adaptasi perubahan iklim bersama teknologi lain dalam program nasional.
Kedua, penguatan penelitian dan hilirisasi melalui sinergi perguruan tinggi, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta pelaku usaha untuk mengembangkan formulasi biochar spesifik lokasi dan memastikan teknologi produksinya dapat diadopsi luas oleh petani. Ketiga, pemberian insentif dan skema ekonomi bagi petani, karena adopsi biochar dalam skala besar dinilai sulit tanpa dukungan berupa subsidi, pelatihan, dan akses teknologi.
Biochar juga diusulkan dapat dimasukkan dalam berbagai program pertanian strategis, seperti skema bantuan produksi, program desa pangan mandiri, dan pengembangan wilayah pertanian. Meski bukan satu-satunya solusi, penggunaan biochar yang terintegrasi dengan pupuk dan mikroba tanah dinilai memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas tanah secara menyeluruh. Sejumlah daerah di Indonesia juga disebut memiliki peluang menjadi “laboratorium alami” untuk pengembangan dan implementasi inovasi biochar berbasis sumber daya lokal yang terhubung dengan kebijakan nasional.
Pada akhirnya, ketahanan pangan dinilai tidak semata ditentukan oleh perluasan lahan atau peningkatan input produksi, melainkan juga oleh kualitas dan kesehatan tanah sebagai pondasi sistem pertanian. Karena El Nino bersifat siklik, risiko krisis pangan disebut dapat berulang dan meluas jika tidak disertai upaya pemulihan serta penguatan daya dukung tanah. Karena itu, pergeseran paradigma kebijakan dari respons reaktif menuju strategi preventif—dengan fokus pada rehabilitasi ekosistem tanah—dipandang penting untuk ketahanan pangan jangka panjang.
Biochar disebut sebagai salah satu inovasi yang relevan untuk tujuan tersebut, terutama jika diintegrasikan dengan pupuk organik dan pemanfaatan mikroba tanah. Keputusan kebijakan yang diambil saat ini dinilai akan menentukan apakah siklus El Nino berikutnya kembali memicu krisis atau menjadi momentum memperkuat sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
