Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Dipo Nusantara Pua Upa, mengusulkan pembangunan fasilitas storage atau penampungan BBM (terminal BBM) baru di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Usulan tersebut disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Labuan Bajo, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan itu dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direksi PT PLN (Persero), Direksi PT Pertamina Patra Niaga, serta perwakilan Pemerintah Provinsi NTT.

Dipo menyebut lonjakan kebutuhan BBM menjadi salah satu pertimbangan utama, menyusul adanya satuan militer baru di wilayah tersebut, yakni Batalyon 834 TNI Angkatan Darat. Ia menjelaskan, keberadaan batalyon itu dinilai akan menambah kebutuhan pasokan BBM untuk mendukung operasional.

“Kenapa saya mengusulkan di Kabupaten Nagekeo? Karena di situ ada penambahan kemarin itu, kalau nggak salah ada 3.000 tentara di situ, satu batalion,” ujar Dipo.

Selain faktor kebutuhan baru, Dipo menilai distribusi BBM di daratan Flores masih bertumpu pada titik-titik penampungan dengan kapasitas terbatas. Ia menyampaikan, infrastruktur yang ada saat ini di Kabupaten Sikka dan Ende dinilai tidak lagi ideal untuk menjangkau wilayah Flores bagian tengah hingga timur secara merata.

“Karena yang ada sekarang itu kan di Sikka. Itu cuma bisa mencukupi Flores Timur, Sikka sendiri, sama Lembata. Sedangkan Ende, storage ada, tapi kecil. Dengan pertumbuhan penduduk, sekarang hanya memenuhi Ende sendiri dan sebagian Nagekeo,” katanya.

Dalam usulannya, Dipo menilai Kabupaten Nagekeo memiliki posisi strategis untuk menjadi pusat distribusi baru. Menurutnya, terminal BBM di Nagekeo diperkirakan dapat membantu mengamankan pasokan energi untuk beberapa wilayah sekaligus.

“Kenapa saya usulkan di Nagekeo, karena bisa membawahi tiga Kabupaten sekaligus,” ujarnya.

Dipo juga meminta perhatian Pertamina Patra Niaga, mengingat wilayah Flores kerap menghadapi kendala distribusi BBM. Ia menyinggung faktor cuaca, medan yang ekstrem, serta keterbatasan infrastruktur penyimpanan sebagai tantangan yang berulang.

Di akhir penyampaiannya, Dipo turut memberikan catatan kepada Pertamina Patra Niaga terkait dugaan penjualan BBM yang menyalahi aturan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia mendorong agar pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak.

“Itu ada beberapa, yang mereka nggak ada takutnya, seolah-olah mereka sudah ada pegangan orang-orang. Nah, itu sekali-sekali perlu disidak SPBU-SPBU yang nakal itu,” tutupnya.