Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Erwin Burase, berencana membuat program pemutaran film edukasi bagi peserta didik sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Program ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman pelajar terhadap nilai-nilai kebangsaan melalui tayangan bernuansa sejarah Indonesia maupun film lain yang bersifat mendidik.
Erwin menyampaikan, pada era 1970-an hingga 1990-an pemerintah kerap memutar film edukasi untuk masyarakat. Menurutnya, pendekatan serupa perlu diterapkan kembali agar peserta didik dapat memperoleh pemahaman melalui media visual.
Ia menjelaskan, Parigi Moutong memiliki auditorium yang dinilai representatif untuk kegiatan pemutaran film. Pemerintah daerah, kata dia, akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengatur teknis pelaksanaan dengan harapan program tersebut dapat segera terwujud.
Selain sebagai sarana edukasi, pemutaran film juga ditujukan sebagai bentuk rekreasi bagi siswa agar lebih fokus belajar di tengah tantangan globalisasi. Program ini direncanakan menyasar satuan pendidikan SD dan SMP di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Erwin menambahkan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah yang dituangkan dalam visi dan misi pembangunan. Pemkab Parigi Moutong memiliki empat pilar utama pembangunan, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta pemantapan reformasi birokrasi.
Dalam upaya mendukung pendidikan, pada 24 Juli 2025 Pemkab Parigi Moutong meluncurkan program seragam sekolah gratis untuk 15.440 peserta didik baru SD dan SMP. Bantuan tersebut berupa kemeja putih dan celana atau rok, lengkap dengan topi dan dasi, yang disalurkan secara bertahap dengan total anggaran lebih dari Rp3,8 miliar dari APBD Parigi Moutong.
Erwin menyebut kebijakan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua serta meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam mengikuti aktivitas pendidikan di sekolah.
Ia juga mengungkapkan, rata-rata lama sekolah di Parigi Moutong saat ini masih sekitar 8,2 tahun, dinilai masih jauh dari standar wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pendidikan di daerah.
Erwin menambahkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi tiga faktor, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Untuk menunjang sektor pendidikan, pemerintah daerah juga menyiapkan rencana pemberian sepatu dan alat tulis gratis bagi siswa.
