Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memimpin langsung dua agenda Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar yang digelar di Aula Kantor Bappeda lantai 1, Selasa (7/4/2026). Dua kegiatan tersebut adalah forum evaluasi kinerja Ngapeh Hambat untuk pengendalian belanja dan arus kas, serta entry meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Dalam agenda Ngapeh Hambat, Aulia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program selama tiga bulan pertama tahun anggaran 2026. “Ini sudah tiga bulan berjalan, jadi kita evaluasi apa yang harus kita lakukan di proses-proses selanjutnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perkembangan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Menurut Aulia, hingga saat ini progresnya masih berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun. “Alhamdulillah, progres transfer keuangan daerah masih sesuai dengan skenario yang kita buat,” katanya.
Meski demikian, Aulia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih cermat dalam penggunaan anggaran. Ia meminta belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat diprioritaskan, sementara kegiatan seremonial dapat dikurangi. “Kami minta belanja-belanja yang berdampak langsung pada masyarakat lebih diutamakan, sementara kegiatan yang sifatnya seremonial bisa dikurangi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aulia turut menyinggung strategi penyelesaian utang daerah kepada Bank Kaltimtara yang disebut mencapai Rp820 miliar. Ia memastikan seluruh OPD memiliki komitmen yang sama untuk mendukung penyelesaian kewajiban tersebut. “Semangatnya sama di antara seluruh OPD, dan kita harapkan ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan tereksekusi dengan baik di lapangan,” tambahnya.
Setelah evaluasi, kegiatan dilanjutkan dengan entry meeting bersama BPK terkait pemeriksaan terperinci atas LKPD Kukar Tahun 2025 yang telah diserahkan pada 31 Maret 2026. Aulia menekankan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi proses audit serta meminta sinergi untuk mendukung kelancaran pemeriksaan. “Kita membangun persepsi agar semua pihak bisa membantu mempermudah kerja BPK dalam proses pemeriksaan ini,” tuturnya.
Pemkab Kukar menargetkan dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan. “Kita berharap pemeriksaan berjalan lancar dan Kukar bisa mempertahankan WTP yang sudah kita raih sebelumnya,” ujarnya.
Aulia menegaskan, rangkaian agenda tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola keuangan yang sehat dan berdampak bagi masyarakat. “Pada akhirnya, semua yang kita lakukan ini untuk masyarakat Kukar, agar pembangunan bisa berjalan baik dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.
