MATARAM—Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bappeda Provinsi NTB dan para pemangku kepentingan menggelar Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan perencanaan tahun 2027 berbasis riset dan inovasi.
Dalam forum tersebut, para pihak menyepakati sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, penyusunan perencanaan berbasis data dengan baseline yang terukur, hingga komitmen mendorong implementasi inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Forum juga menegaskan perlunya tindak lanjut berupa aksi nyata guna mempercepat pembangunan daerah, terutama pada agenda pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata.
Kepala BRIDA NTB Putu Aryadi yang memimpin rapat menyampaikan forum ini menjadi ruang diskusi untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar riset dan inovasi dapat mengawal program-program prioritas gubernur. Ia menekankan, BRIDA sebagai organisasi perangkat daerah yang relatif baru masih membutuhkan sinergi dan dukungan semua pihak agar dapat berperan maksimal dalam mendukung pembangunan daerah.
Perwakilan Bappeda Provinsi NTB menjelaskan, Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan yang akan berlanjut melalui Musrenbang dan bermuara pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Dalam dokumen RPJMD, BRIDA disebut memiliki peran strategis pada misi ke-7, yakni percepatan transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif.
Menurut Bappeda, kinerja BRIDA diukur melalui dua indikator utama, yaitu indeks inovasi daerah dan indeks daya saing daerah. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, capaian kedua indikator tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan target RPJMD. Bappeda juga menekankan pentingnya kehadiran BRIDA di setiap perangkat daerah melalui kajian yang aplikatif dan mampu menjawab isu strategis, termasuk persoalan persampahan yang menjadi perhatian.
Dalam paparannya, Kepala BRIDA Provinsi NTB menyampaikan lembaganya telah bertransformasi menjadi organisasi berbasis jabatan fungsional dan mulai aktif melaksanakan riset sejak 2025. BRIDA juga telah menyusun roadmap riset dan inovasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan berbasis data dan informasi yang valid. BRIDA diharapkan berperan sebagai think tank pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti.
BRIDA mencatat indeks inovasi daerah NTB meningkat dari 64,23 menjadi 73,25 dalam waktu singkat, yang menempatkan NTB pada peringkat delapan besar nasional. Namun, forum menyoroti implementasi inovasi di perangkat daerah masih menjadi tantangan, termasuk rendahnya jumlah inovasi yang memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Untuk memperkuat ekosistem inovasi, BRIDA mencanangkan program klinik inovasi periode 2025–2026 guna mendampingi perangkat daerah mulai dari penyusunan proposal, implementasi, hingga pengembangan inovasi. BRIDA juga mendorong sayembara riset dan inovasi bagi peneliti muda serta penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah bersama BRIN.
Terkait daya saing daerah, disampaikan bahwa secara kumulatif Provinsi NTB berada di atas rata-rata nasional, yakni 3,53 dibanding 3,50. Meski demikian, beberapa pilar dinilai masih perlu diperkuat, antara lain adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), stabilitas ekonomi makro, dan pasar kerja.
Forum turut memaparkan praktik kolaborasi BRIDA dengan Yayasan Rumah Energi dalam penanganan sampah berbasis teknologi biogas. Program ini memanfaatkan air lindi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi energi alternatif dan pupuk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ke depan, program tersebut direncanakan ditingkatkan skalanya dan diarahkan menjadi percontohan nasional.
Perwakilan Yayasan Rumah Energi, Krisna Wijaya, menyampaikan pendekatan berbasis data dan sistem menjadi kunci dalam pengembangan inovasi. Melalui intervensi teknologi biogas, kata dia, upaya tersebut tidak hanya menangani persoalan sampah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui manfaat langsung yang diterima.
Forum ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, serta memastikan kebijakan pembangunan ke depan berbasis riset dan inovasi yang terukur, implementatif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
