Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 pada 7–9 Mei 2026 di Kupang.
Agenda ini disebut menjadi penguatan pembangunan yang lebih inklusif di NTT. Untuk tahun kedua, kelompok rentan dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan atau “MUSIK KEREN”.
Sejumlah unsur ikut terlibat, mulai dari organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi penyandang disabilitas, forum anak, perwakilan lansia, komunitas adat, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), hingga mitra pembangunan. Mereka menyerahkan aspirasi secara langsung untuk diakomodasi dalam Musrenbang RKPD 2026.
Kegiatan ini turut didukung SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia yang mendukung penguatan layanan dasar yang inklusif di daerah.
Musrenbang RKPD 2026 dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flori Rita Wuisan yang mewakili Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Hadir pula Ketua DPRD NTT Emilia Julia Nomleni, Wali Kota Kupang, para bupati se-NTT, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Provinsi NTT.
Dalam kesempatan itu, Flori Rita Wuisan mengajak para kepala daerah membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, termasuk melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk memetakan potensi unggulan daerah. Ia juga mendorong pelibatan dunia usaha agar investasi dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tepat sasaran, serta mengajak komunitas masyarakat menjadi penggerak pembangunan.
“Dorong dunia usaha agar investasi dan program CSR benar-benar tepat sasaran. Rangkul komunitas masyarakat untuk menjadi penggerak pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan,” ujarnya.
Gubernur NTT, melalui pernyataan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada kelompok rentan yang terlibat aktif dalam MUSIK KEREN. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang memberi ruang bagi kelompok yang selama ini kerap tidak terdengar.
“Pembangunan yang baik bukan pembangunan yang hanya mendengar suara yang kuat, tetapi pembangunan yang memberi ruang kepada mereka yang selama ini sering tidak terdengar. Karena ukuran kemajuan daerah bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejauh mana pembangunan menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.
