Isu hak cipta dan royalti musik kembali mengemuka. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersama Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) Piyu Padi menyampaikan keterangan pers terkait persoalan tersebut di Kementerian HAM, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam pernyataannya, AKSI menegaskan posisinya hanya mengawal regulasi konstitusi yang berkaitan dengan hak cipta dan royalti. AKSI juga menyatakan dukungan terhadap langkah 60 pencipta lagu yang melaporkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
AKSI menilai para pencipta lagu di Indonesia masih jauh dari sejahtera atas karya musik yang mereka hasilkan. Menurut AKSI, pengawalan terhadap aturan dan mekanisme royalti diperlukan agar hak para pencipta lagu dapat terpenuhi secara lebih adil.
