Manajemen Sơn Tùng M-TP pada sore 9 Juni mengumumkan versi terbaru video musik (MV) Come My Way setelah muncul kontroversi terkait karya seni Tàn Chỉ (juga disebut Vestige of the Land) milik seniman visual Lê Giang.
Dalam pengumuman tersebut, tim menyatakan telah menyesuaikan adegan pasca-kredit dengan menghapus detail yang menjadi fokus perbincangan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Mereka menegaskan bahwa pengeditan MV tidak berarti mengakui pelanggaran hak cipta.
Pengeditan dilakukan ketika polemik mengenai MV masih berlangsung. Sebelumnya, unit produksi seni yang bertanggung jawab atas desain set telah menyampaikan permintaan maaf kepada Lê Giang. Meski demikian, tim menyebut perubahan itu tidak memengaruhi keseluruhan MV karena bagian yang dihapus berada pada segmen setelah kredit. Sơn Tùng M-TP juga pernah menyampaikan bahwa segmen tersebut merupakan niat artistik yang berkaitan dengan rencana masa depan, sebagai “gerbang” menuju babak berikutnya yang disiapkan untuk penggemar.
Langkah menghapus adegan tersebut memunculkan pertanyaan di ruang publik: apakah tindakan itu merupakan bentuk pengakuan bahwa tim produksi telah menggunakan bahasa visual dari karya Lê Giang tanpa izin. Menanggapi isu itu, pengacara Diệp Năng Bình mengatakan pengeditan dan penghapusan adegan kontroversial bukanlah pengakuan pelanggaran hak cipta dari perspektif hukum. Menurutnya, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai itikad baik untuk membatasi perselisihan, meminimalkan kerugian, dan mencegah konflik membesar saat perkara belum diputus oleh otoritas berwenang.
Ia menjelaskan, penentuan ada tidaknya pelanggaran hak cipta tetap harus merujuk pada Undang-Undang Kekayaan Intelektual 2005 (beserta perubahan dan penambahannya). Setidaknya ada tiga isu yang perlu diuji: apakah karya yang diduga dilanggar berada dalam perlindungan hak cipta; apakah unsur yang diduga disalin merupakan unsur kreatif yang dilindungi atau sekadar ide, inspirasi, maupun gaya artistik; serta apakah terjadi penggunaan tanpa izin atas bentuk ekspresi tertentu dari karya tersebut. Selain itu, diperlukan bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 17/2023/ND-CP.
Menurut Diệp Năng Bình, isu-isu tersebut hanya bisa diselesaikan melalui penilaian atas bukti, dokumentasi ahli, dan bila perlu penilaian ahli hak cipta. Karena itu, pengeditan MV dinilai tidak mengubah inti persoalan: apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Pengeditan hanya mengubah kondisi aktual dari produk yang beredar.
Di sisi lain, ia menilai langkah menghapus adegan justru dapat memberi keuntungan hukum bagi pihak penyanyi. Jika ada sengketa pada adegan tertentu, penghapusan secara proaktif dinilai membantu membatasi risiko kerusakan lanjutan, mempersempit ruang perselisihan, serta menunjukkan sikap kooperatif penerbit. Dalam praktik penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, itikad baik memperbaiki konsekuensi disebut kerap menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan tanggung jawab.
Pengacara itu juga menyoroti pernyataan unit seni dan produksi, Microwave Soups, yang secara terbuka menyatakan bertanggung jawab atas desain panggung, sekaligus menegaskan Sơn Tùng tidak terlibat langsung dalam pengembangan konsep seni atau desain set. Dengan demikian, kontroversi disebut lebih berfokus pada pekerjaan unit desain dan produksi ketimbang pada penampilan sang artis.
Namun, Diệp Năng Bình menekankan bahwa bila Lê Giang tetap melanjutkan gugatan dan otoritas berwenang menyimpulkan tim produksi memang menggunakan elemen visual yang dilindungi dari karya tersebut tanpa izin, tanggung jawab hukum masih bisa dikenakan atas tindakan sebelum pengeditan. Penghapusan atau perubahan adegan tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab, melainkan lebih dipandang sebagai tindakan perbaikan dan wujud niat baik.
Merujuk Pasal 202 Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, pemegang hak cipta dapat meminta pengadilan menerapkan upaya hukum perdata, seperti memerintahkan penghentian tindakan pelanggaran, permintaan maaf, koreksi publik, hingga ganti rugi. Jika dapat dibuktikan hak dan kepentingan yang sah dilanggar, tuntutan ganti rugi dapat diajukan berdasarkan Pasal 205, dengan besaran yang mempertimbangkan kerugian aktual dan keuntungan yang diperoleh pihak yang melakukan pelanggaran.
Ia juga menegaskan, dalam sengketa hak cipta, faktor penentu bukan kemiripan citra atau emosi artistik, melainkan ada tidaknya peniruan unsur kreatif yang dilindungi secara hukum dari karya asli.
Soal potensi tanggung jawab pribadi Sơn Tùng M-TP, Diệp Năng Bình menyatakan keterlibatan penyanyi itu mungkin ada, tetapi tidak otomatis berarti ia akan dimintai pertanggungjawaban. Menurutnya, peran Sơn Tùng perlu dipisahkan dari peran unit produksi, direktur seni, perancang set, dan pihak yang secara langsung menciptakan adegan kontroversial. Jika Sơn Tùng hanya berperan sebagai performer dan tidak ikut dalam proses kreatif, desain artistik, pemilihan, atau penyalinan elemen visual dari karya tersebut, hal itu dapat menjadi dasar penting dalam menilai tingkat tanggung jawab.
Ia menambahkan, bila tidak dapat dibuktikan bahwa Sơn Tùng mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya penggunaan karya orang lain tanpa izin namun tetap mengarahkan, menyetujui, atau terlibat dalam proses tersebut, maka meminta pertanggungjawaban langsung kepada Sơn Tùng akan sulit dari sisi pembuktian. Meski begitu, jika MV dirilis atas nama perusahaan manajemen atau perusahaan produksi yang diwakili atau dimiliki oleh Sơn Tùng, entitas tersebut tetap dapat dituntut karena tanggung jawab dalam sengketa kekayaan intelektual umumnya melekat pada pihak yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengeksploitasi karya secara komersial.
Menurut pengacara itu, salah satu hal yang menguntungkan pihak penyanyi adalah langkah cepat tim yang meminta maaf secara terbuka dan mengedit MV ketika kontroversi muncul. Tindakan tersebut tidak menghapus hak Lê Giang untuk menuntut, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai itikad baik dalam memperbaiki dampak yang terjadi, yang dalam praktiknya dapat menjadi pertimbangan pengadilan saat menilai tingkat kesalahan, kerugian, dan tanggung jawab para pihak.
