Nama Prabowo Subianto kembali menguat di ruang pencarian.

Bukan semata karena peristiwa seremonial, melainkan karena sebuah pertanyaan yang tak pernah benar-benar selesai.

Apa arti kekuasaan setelah kemenangan elektoral, ketika hari-hari berikutnya adalah kerja panjang, keputusan sulit, dan konsekuensi yang menempel pada hidup banyak orang.

Isu “jelang dua tahun pemerintahan” menjadi tren karena publik sedang menagih makna, bukan sekadar angka.

Di titik ini, pelantikan tak lagi terlihat sebagai perayaan politik.

Ia berubah menjadi garis start bagi dinamika kebangsaan dan kenegaraan, sebagaimana ditulis dalam gagasan “teorema kebangsaan” dan seni mengelola kekuasaan.

Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia memenangi Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka dengan 58,59 persen suara dari total suara sah nasional.

Menjelang dua tahun, sorotan publik wajar mengeras.

Sebab mandat politik tidak pernah berdiri sendiri.

Mandat menuntut muhasabah, yaitu refleksi mendalam tentang arah kebijakan dan cara kekuasaan dijalankan.

-000-

Mengapa Isu Ini Menjadi Tren

Alasan pertama adalah momen psikologis publik.

Dua tahun dipandang sebagai fase ketika janji mulai berhadapan dengan realitas, namun masih ada waktu untuk koreksi sebelum kerusakan menjadi permanen.

Publik tidak hanya menilai niat.

Publik menilai konsistensi antara narasi dan tindakan, terutama ketika presiden berulang kali menegaskan bahwa kekuasaan adalah milik rakyat.

Alasan kedua adalah kebutuhan evaluasi yang terasa mendesak.

Dalam demokrasi, evaluasi bukan sekadar hak, melainkan mekanisme kewarasan kolektif agar negara tidak terjebak dalam logika penguasa semata.

Ketika evaluasi terasa ditunda, rasa curiga tumbuh.

Dan ketika rasa curiga tumbuh, pencarian informasi meningkat, percakapan digital mengeras, lalu tren terbentuk.

Alasan ketiga adalah adanya kebijakan prioritas yang menyentuh kehidupan sehari-hari.

Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi contoh yang sering disebut sebagai wajah kebijakan yang perlu disimak jujur dan bijak.

Program yang menyentuh dapur, sekolah, dan anak-anak selalu memantik emosi publik.

Karena ia menyentuh wilayah paling intim dalam negara, yaitu tubuh warga dan masa depan keluarga.

-000-

Dari Kemenangan Elektoral ke Ujian Kenegaraan

Kontestasi elektoral menghasilkan pemenang.

Namun negara tidak pernah hanya membutuhkan pemenang.

Negara membutuhkan pengelola mandat yang sanggup menahan diri, mengukur dampak, dan tetap membuka telinga ketika kritik datang dari arah yang tidak menyenangkan.

Di sinilah “teorema kebangsaan” bekerja sebagai pengingat.

Bahwa pelantikan adalah awalan, bukan puncak.

Bahwa kekuasaan adalah alat, bukan tujuan.

Bahwa yang diuji bukan hanya kecakapan teknokratis, melainkan juga kesanggupan moral untuk menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, dua tahun pemerintahan adalah laboratorium politik hidup.

Laboratorium itu menguji apakah pidato tentang kekuasaan milik rakyat diwujudkan sebagai kebijakan yang peka, atau berhenti sebagai jargon.

-000-

Muhasabah Politik dan Batas Ukur yang Tidak Sederhana

Evaluasi paling mudah adalah membandingkan target dan hasil program.

Namun tulisan yang menjadi rujukan isu ini mengingatkan, cara itu tidak selalu presisi.

Program bisa saja “berhasil” di atas kertas.

Tetapi implementasi program rentan mengalami resistensi dari publik, bahkan ketika pemerintah menyebutnya sebagai janji kampanye dan disetujui parlemen.

Di titik ini, evaluasi berubah menjadi pertanyaan tentang legitimasi sosial.

Apakah kebijakan diterima sebagai kebutuhan bersama, atau dipersepsi sebagai pemaksaan dari atas.

Ukuran kuantitatif memang penting.

Namun ukuran itu tidak selalu menangkap luka, kecemasan, atau rasa tidak didengar yang muncul di lapangan.

Karena itu, muhasabah politik menuntut lebih dari sekadar angka.

Ia menuntut kesediaan mendengar aspirasi rakyat, bahkan ketika aspirasi itu mengganggu kenyamanan penguasa.

-000-

MBG sebagai Cermin: Antara Ikhtiar Jangka Panjang dan Respons Publik

Program makan bergizi gratis disebut sebagai program prioritas nasional.

Dalam narasi pemerintah, program ini dapat dibaca sebagai ikhtiar jangka panjang untuk membentuk generasi emas yang sehat dan kuat.

Ia juga dikaitkan dengan upaya mengentaskan kemiskinan dan politik representasi negara.

Namun narasi kebijakan selalu memiliki sisi lain.

Yakni bagaimana kebijakan itu dirasakan, dipahami, dan diterima oleh mereka yang menjadi sasaran.

Resistensi publik, sebagaimana disebut dalam rujukan, adalah sinyal yang tidak boleh disederhanakan.

Resistensi tidak selalu berarti penolakan terhadap tujuan.

Sering kali resistensi adalah kritik terhadap cara, prioritas, atau rasa keadilan dalam pelaksanaan.

Di sinilah seni mengelola kekuasaan menjadi nyata.

Bukan sekadar memerintah, melainkan mengelola dialog, membangun kepercayaan, dan memperbaiki desain kebijakan ketika muncul ketidaksesuaian.

-000-

Isu Besar Indonesia: Kepercayaan Publik, Kualitas Demokrasi, dan Negara yang Mendengar

Tren isu ini terhubung dengan persoalan besar Indonesia, yaitu kepercayaan publik terhadap institusi dan proses demokrasi.

Ketika warga merasa didengar, mereka cenderung memberi ruang bagi pemerintah untuk bekerja.

Ketika warga merasa diabaikan, setiap kebijakan mudah dibaca sebagai dominasi, bukan pelayanan.

Di banyak negara, studi tentang kepercayaan publik menempatkan “responsiveness” sebagai kunci.

Responsiveness berarti pemerintah merespons kebutuhan warga, bukan sekadar mengumumkan program.

Konsep ini sering dibahas dalam literatur tata kelola pemerintahan dan demokrasi representatif.

Warga tidak hanya memilih, lalu diam.

Mereka terus menilai, menuntut penjelasan, dan menguji konsistensi, terutama ketika kebijakan menyentuh kebutuhan dasar.

Isu ini juga terkait dengan kapasitas negara.

Program prioritas menuntut koordinasi, ketepatan sasaran, dan komunikasi publik yang memadai agar tidak melahirkan kebingungan dan kecurigaan.

-000-

Riset Relevan: Mengapa Mendengar Menentukan Keberhasilan Kebijakan

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi sering disebut sebagai fase paling rapuh.

Tujuan yang baik dapat runtuh karena pelaksanaan yang tidak sensitif terhadap konteks sosial.

Penelitian implementasi kebijakan, termasuk karya klasik tentang “street-level bureaucracy”, menyoroti peran pelaksana di lapangan.

Mereka berhadapan dengan keterbatasan sumber daya, tekanan waktu, dan ekspektasi warga.

Ketika kebijakan berskala luas, ruang salah paham membesar.

Karena itu, komunikasi dan umpan balik menjadi bagian dari desain, bukan sekadar aksesori.

Riset mengenai legitimasi juga menunjukkan hal penting.

Orang menerima keputusan bukan hanya karena hasilnya, tetapi karena prosesnya dianggap adil dan terbuka.

Konsep ini sering dirangkum sebagai procedural justice.

Jika warga merasa prosesnya adil, mereka lebih siap menerima kebijakan, bahkan ketika tidak sepenuhnya menguntungkan mereka.

Dalam konteks muhasabah politik, pelajaran riset ini sederhana.

Mendengar bukan basa-basi.

Mendengar adalah prasyarat agar kebijakan tidak menjadi monolog kekuasaan.

-000-

Cermin dari Luar Negeri: Kebijakan Populer yang Tetap Bisa Ditolak

Sejarah di luar negeri memperlihatkan pola yang serupa.

Kebijakan yang diklaim pro-rakyat bisa memantik penolakan jika publik menilai prosesnya tidak transparan atau dampaknya tidak merata.

Di Prancis, protes besar pernah terjadi ketika pemerintah menaikkan pajak bahan bakar.

Kebijakan itu dikaitkan dengan agenda lingkungan, tetapi sebagian warga merasa beban ditimpakan kepada kelompok tertentu.

Pelajarannya bukan pada isu pajaknya semata.

Pelajarannya adalah jarak antara narasi kebijakan dan pengalaman hidup warga dapat melahirkan gelombang resistensi.

Di Inggris, kebijakan austerity atau pengetatan anggaran memicu perdebatan panjang.

Tujuannya stabilitas fiskal, tetapi dampaknya pada layanan publik menimbulkan kritik luas.

Kasus-kasus ini menunjukkan satu benang merah.

Legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh maksud, tetapi oleh rasa keadilan, komunikasi, dan kesediaan pemerintah menyesuaikan langkah.

Rujukan luar negeri ini bukan untuk menyamakan konteks.

Melainkan untuk mengingatkan bahwa negara mana pun dapat tergelincir ketika menganggap persetujuan elektoral cukup untuk menutup telinga.

-000-

Rekomendasi: Cara Menanggapi Isu Ini dengan Dewasa

Pertama, pemerintah perlu menempatkan muhasabah sebagai kebiasaan institusional.

Bukan sekadar momentum menjelang dua tahun, melainkan mekanisme rutin yang terbuka terhadap kritik dan koreksi.

Kedua, evaluasi program harus memadukan ukuran kuantitatif dan suara publik.

Angka capaian penting, tetapi penerimaan sosial dan pengalaman warga sama pentingnya.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kanal umpan balik yang jelas.

Aspirasi rakyat tidak boleh berhenti sebagai kebisingan media sosial.

Ia harus diterjemahkan menjadi masukan yang bisa ditindaklanjuti dan dijelaskan kembali kepada publik.

Keempat, publik juga perlu menanggapi isu ini secara rasional dan beradab.

Kritik yang tajam tetap bisa disampaikan tanpa mengorbankan akurasi, dan tanpa memutus ruang dialog.

Kelima, media memiliki tanggung jawab menjaga percakapan tetap berbasis data dan konteks.

Media perlu menahan godaan polarisasi, karena yang dipertaruhkan adalah kualitas demokrasi, bukan sekadar kemenangan wacana.

-000-

Penutup: Kekuasaan sebagai Ujian Kesediaan Mendengar

Menjelang dua tahun pemerintahan, pertanyaan paling penting bukan hanya “apa yang sudah dicapai”.

Pertanyaan yang lebih sunyi tetapi menentukan adalah “apakah rakyat merasa dilibatkan”.

Karena kekuasaan yang kuat tanpa telinga yang peka mudah berubah menjadi menara.

Dan menara, setinggi apa pun, tidak pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya hidup di bawah.

Jika kekuasaan adalah mandat republik, maka mandat itu harus terus diuji di hadapan mereka yang memberi.

Di sanalah teorema kebangsaan menemukan bentuknya.

Bukan pada pidato yang membakar semangat, melainkan pada keberanian untuk mengoreksi diri.

“Kebesaran sebuah kepemimpinan diukur dari kesediaannya mendengar, dan keberaniannya memperbaiki.”