BANDUNG—DPRD Jawa Barat menghapus seluruh agenda kunjungan kerja ke luar provinsi dan luar negeri sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global. Kebijakan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono.

Ono mengatakan, penghapusan agenda perjalanan tersebut dilakukan untuk menjaga struktur APBD Jawa Barat tetap sehat. Menurutnya, anggaran yang tersedia akan diarahkan untuk memitigasi potensi peningkatan angka kemiskinan di Jawa Barat.

“DPRD sudah melakukan penghematan. Misalnya dengan menghapus kunjungan luar provinsi dan luar negeri, serta menekan anggaran makan dan minum,” kata Ono di Bandung, Sabtu (28/3/2026).

Selain itu, Ono menyebut DPRD Jawa Barat bersiap menyesuaikan diri dengan kebijakan penghematan BBM yang tengah diwacanakan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah (WFH).

Ia menilai rapat daring dapat menjadi opsi karena telah terbukti berjalan efektif pada masa pandemi Covid-19. “Kalau rapat-rapat dilakukan secara Zoom meeting, itu bukan hal yang sulit. Kita sudah pernah jalankan dan tidak ada kendala berarti,” ujarnya.

Di luar penghematan perjalanan dinas, DPRD Jawa Barat juga menargetkan efisiensi anggaran operasional kantor. Ono menyampaikan, penggunaan listrik, lampu, dan pendingin ruangan (AC) dibatasi secara ketat di luar jam kerja untuk menekan beban belanja daerah.

Ono menegaskan, kebijakan efisiensi tersebut bukan semata soal pengurangan angka belanja, melainkan komitmen politik untuk mengarahkan belanja daerah agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat di tengah potensi krisis energi. “Yang paling penting, anggaran harus difokuskan untuk mencegah munculnya kemiskinan baru di Jawa Barat,” katanya.