Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos., dan dihadiri Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., Wakil Bupati Ahmad Baharudin, S.M., M.M., serta jajaran pemerintah daerah, mulai dari Sekda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, hingga anggota DPRD.
Paripurna tersebut menjadi bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran kepada legislatif. Dalam kesempatan itu, Bupati Tulungagung juga menandatangani Berita Acara LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporan yang disampaikan, Bupati Gatut memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung sepanjang 2025. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,75 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 5,33 persen.
“Ini merupakan pencapaian yang membanggakan, karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Tulungagung mampu melampaui Jawa Timur,” kata Bupati.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari pengelolaan APBD. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp3,043 triliun atau 105,98 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp902,3 miliar atau 114,33 persen dari target yang ditetapkan.
Selain itu, Pemkab Tulungagung juga mencatat sejumlah penghargaan tingkat nasional, antara lain peringkat ke-7 terbaik nasional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2024, penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2025, Golden Trophy Top Digital Award 2025 melalui RSUD dr. Iskak, serta penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama.
Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah daerah menerapkan sejumlah kebijakan, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberian stimulus pajak PBB, serta penyelenggaraan bazar UMKM dalam kegiatan car free day.
Menutup sambutannya, Bupati menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dan rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.
Masih dalam suasana Lebaran, kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ketua DPRD Marsono menyampaikan halal bihalal merupakan tradisi yang sarat nilai kebersamaan, saling memaafkan, dan tenggang rasa.
“Mari kita jernihkan hati, rekatkan kembali hubungan yang mungkin sempat renggang, serta saling memaafkan dengan lapang dada. Keikhlasan dalam meminta dan memberi maaf akan mempererat persaudaraan kita sebagai satu keluarga besar Pemerintah Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.
Ia berharap momentum tersebut dapat memperkuat keharmonisan hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif dalam upaya membangun Kabupaten Tulungagung.
