Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo menggelar rapat paripurna pada Jumat (27/3/2026) dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 serta persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.
Rapat yang berlangsung di ruang pleno DPRD itu dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan serta jajaran Pemerintah Kabupaten Situbondo. Forum tersebut menjadi ajang evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus pembahasan arah kebijakan berikutnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah menyebut kebijakan pembangunan daerah sepanjang 2025 tetap berorientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan percepatan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kedua sektor tersebut menjadi pilar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan antara pembangunan fisik dan peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ulfiyah dalam rapat paripurna.
Namun, ia mengakui struktur fiskal daerah masih menghadapi tantangan, terutama tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi itu terlihat dari komposisi pendapatan daerah yang belum sepenuhnya ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan data realisasi APBD 2025, dari target pendapatan sebesar Rp1,75 triliun, realisasi yang dicapai sebesar Rp1,08 triliun. Pada saat yang sama, pendapatan transfer melampaui target, yakni mencapai Rp1,47 triliun dari target Rp1,44 triliun.
Sementara itu, PAD tercatat sebesar Rp320,97 miliar dari target Rp302,74 miliar. Meski melampaui target, kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah dinilai masih terbatas.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,85 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,74 triliun. Belanja operasional terealisasi 95,3 persen, sedangkan belanja modal 91,66 persen.
Sejumlah indikator kinerja utama menunjukkan capaian yang melampaui target. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 71,87, lebih tinggi dari target 71,49. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,25 persen, melampaui target 4,82 persen. Tingkat kemiskinan juga tercatat 11,17 persen, lebih rendah dari target 11,51 persen. Adapun indeks reformasi birokrasi mencapai 86,18 persen, di atas target yang ditetapkan.
Meski begitu, beberapa indikator masih menjadi pekerjaan rumah. Indeks kepuasan terhadap infrastruktur tercatat 81,2 persen, belum memenuhi target 85,3 persen. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) juga disebut masih sedikit di bawah target.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Situbondo diharapkan memberikan rekomendasi strategis atas LKPJ yang disampaikan. Selain itu, pembahasan dan persetujuan dua Raperda tentang pesantren serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro diharapkan memperkuat fondasi sektor keagamaan dan ekonomi kerakyatan di Situbondo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Situbondo dari Fraksi PPP, Abdurrahman, menilai ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Ia mencontohkan berkurangnya kontribusi PAD dari Banongan yang sebelumnya menyumbang Rp2 miliar, namun tidak lagi karena telah menjadi Bandara KASA. Ia juga menyebut adanya pengurangan dari pemerintah pusat hingga Rp200 miliar.
“Dulu Banongan itu menyumbang PAD Rp2 miliar untuk PAD kini tidak lagi karena sudah menjadi Bandara KASA, ditambah lagi pengurangan dari pusat hingga Rp200 miliar, itu saja kalau dijumlah Rp202 miliar,” kata Abdurrahman.
Meski demikian, ia menilai capaian pemerintah daerah di tengah hambatan tersebut sudah baik, termasuk langkah cepat mencari solusi saat terjadi pengurangan anggaran dari pusat. Menurutnya, hal itu terlihat dari tetap berjalannya pembangunan, baik infrastruktur maupun penguatan SDM.
Ke depan, Abdurrahman berharap potensi daerah dapat menjadi penyumbang terbesar PAD. Ia menyebut beberapa sektor yang dinilai berpeluang, antara lain perikanan, pertanian, UMKM, investasi, retribusi, dan pajak.
“Semoga kedepannya dibawah kepimpinan Mas Rio dan Mbak Ulfi sektor potensi lokal dapat mejadi penunjang utama PAD kita, sehingga Kabupaten Situbondo bisa menjadi daerah yang mandiri tidak lagi tergantung pada dana transfer Daerah,” ujarnya.
