Tokoh masyarakat Suku Kamoro, Hilarius Samin, mengimbau warga dan pemuda asli Papua di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, untuk tidak terlibat dalam rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung serentak pada Selasa (7/4/2026).
Imbauan itu disampaikan menyusul beredarnya ajakan unjuk rasa yang dinilai provokatif melalui media sosial dan grup percakapan daring dalam beberapa hari terakhir. Dalam sebaran tersebut, sekelompok mahasiswa disebut menuntut penutupan operasional PT Freeport Indonesia (PTFI).
Menurut Hilarius, rencana mobilisasi massa tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas dan berisiko memicu instabilitas keamanan di wilayah Timika. Ia juga mengkhawatirkan potensi gesekan di lapangan yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi serta ketenangan masyarakat.
“Aksi yang tidak terkelola dengan baik hanya akan membawa dampak negatif bagi citra daerah dan keselamatan warga sipil itu sendiri,” kata Hilarius dalam pesan tertulisnya pada Senin malam.
Hilarius menilai keberadaan industri pertambangan di Mimika menjadi salah satu pilar penunjang pembangunan bagi masyarakat adat lokal. Ia menyebut Suku Kamoro dan Suku Amungme telah merasakan manfaat dari program kemitraan perusahaan, terutama pada sektor layanan dasar.
Ia menambahkan kontribusi juga dirasakan pada bidang pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Karena itu, ia menilai penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif di daerah.
“Banyak hal yang telah diberikan oleh Freeport kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini sangat membantu dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Hilarius mengatakan telah menginstruksikan para penggerak pemuda Kamoro untuk mengedukasi warga di tingkat akar rumput. Langkah itu ditujukan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh ajakan kelompok tertentu yang dinilai membawa agenda kontraproduktif.
Ia menegaskan fokus tokoh adat saat ini adalah memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Mimika tetap terkendali menjelang dan setelah tanggal pelaksanaan aksi yang direncanakan.
