Tahapan awal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 resmi dimulai melalui agenda Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang berlangsung pada 6–10 April 2026.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammaad Ridwan Djafar, menyatakan Rakortekrenbang menjadi forum strategis yang mempertemukan perencana pembangunan dari tingkat provinsi hingga kabupaten untuk menyatukan arah pembangunan daerah.

Ridwan menjelaskan, agenda tersebut sejalan dengan penekanan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang meminta organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan arah kebijakan nasional.

“Forum ini menjadi ruang negosiasi program, penajaman prioritas, hingga penyelarasan target pembangunan lintas wilayah,” kata Ridwan.

Rangkaian pembahasan dalam Rakortekrenbang dilakukan bertahap. Pada 6 April digelar desk bidang urusan, dilanjutkan desk usulan pada 7 April, serta desk indikator makro pada 8 April. Kegiatan kemudian ditutup dengan Forum Bupati se-Sulawesi Barat pada 9 April, sebelum puncaknya Musrenbang RKPD dilaksanakan pada 10 April 2026.

Bagi KominfoSS Sulawesi Barat, forum ini dinilai menjadi pintu strategis untuk memperluas peran pembangunan berbasis digital bersama perangkat Kominfo di kabupaten. Ridwan menekankan pentingnya sinergi agar program daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia mencontohkan penanganan wilayah blankspot yang memerlukan kerja sama lintas level pemerintahan. Dengan keterbatasan anggaran, kata dia, penanganan blankspot perlu disinergikan antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.