JAKARTA – Insiden serangan terhadap pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang melibatkan prajurit TNI memicu gelombang solidaritas internasional bagi Indonesia. Di tengah duka atas gugurnya prajurit TNI, sejumlah pihak menilai peristiwa ini perlu dicermati lebih luas karena berpotensi terkait dinamika geopolitik yang lebih besar.
Dukungan dan belasungkawa disampaikan berbagai pihak di tingkat global. Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan PBB menyampaikan belasungkawa serta menegaskan bahwa personel penjaga perdamaian tidak boleh dijadikan target serangan. Kecaman juga datang dari Uni Eropa dan Prancis yang menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Pengamat geopolitik Fauzan Luthsa menilai serangan itu tidak seharusnya dipandang sebagai insiden lapangan semata. Ia menyebut terdapat indikasi taktik sistematis yang bertujuan menggerus peran PBB dalam menjaga stabilitas global.
“Ada indikasi taktik untuk melemahkan peran PBB. Serangan terhadap pasukan perdamaian adalah isu serius yang menyasar fondasi keamanan internasional,” ujar Fauzan.
Fauzan juga menyoroti munculnya narasi yang menyudutkan PBB belakangan ini. Menurutnya, kritik terhadap PBB kerap datang dari pihak-pihak tertentu, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Ia menilai upaya memperkecil peran PBB dapat berdampak buruk karena berisiko merusak sistem keamanan kolektif dunia.
Terkait dinamika diplomasi, Fauzan menyinggung langkah strategis Indonesia yang sempat menunda agenda tertentu pada level internasional bulan lalu. Ia menyebut kebijakan seperti penundaan Balance of Payments (BOP) sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam merespons kompleksitas geopolitik, bukan cerminan kelemahan.
“Indonesia menunjukkan sikap strategis yang matang dalam menghadapi dinamika global yang kian rumit,” tambah Fauzan, yang disebut baru menghadiri konferensi internasional di Belarusia.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyatakan mengambil langkah tegas melalui jalur diplomasi. Dalam forum Dewan Keamanan PBB, Indonesia mendesak pelaksanaan sidang darurat serta menuntut investigasi menyeluruh dan transparan atas serangan tersebut.
Langkah itu sejalan dengan dorongan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang meminta evaluasi mendalam terkait keterlibatan personel TNI di Lebanon. Opsi penarikan pasukan disebut tetap menjadi pertimbangan strategis, bergantung pada perkembangan situasi keamanan di lapangan.
