Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin sejumlah agenda kenegaraan di Istana Kepresidenan pada Senin, 8 Juni 2026. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) serta prosesi penerimaan surat kepercayaan dari para duta besar negara sahabat.
Rencana agenda itu dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurut Prasetyo, pengaturan dua kegiatan dalam hari yang sama dilakukan untuk mengoptimalkan efisiensi waktu penyelenggaraan acara kenegaraan di lingkungan Istana.
Meski digelar pada tanggal yang sama, Prasetyo menegaskan mekanisme pelaksanaannya tetap mengikuti protokol. Ia menyebut forum pelantikan akan dipisahkan sesuai ketentuan, mengingat adanya perbedaan status jabatan dan mekanisme hukum antara pelantikan pejabat negara di dalam negeri dan perwakilan diplomatik asing. “Untuk forum pelantikannya tentu berbeda antara pelantikan pejabat negara dengan para duta besar dari negara sahabat,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Dalam agenda pelantikan pimpinan BGN, Nanik S. Deyang disebut akan dilantik sebagai Kepala BGN, bersama dua wakil kepala yang baru. Pihak Istana menyampaikan, Nanik dan para wakilnya telah sah menjabat sejak Keputusan Presiden (Keppres) diterbitkan, namun prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan secara formal dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang.
Selain itu, agenda di Istana juga mencakup pelantikan sejumlah duta besar Republik Indonesia untuk penugasan di luar negeri serta prosesi penyerahan surat-surat kepercayaan (credentials) dari duta besar asing kepada Presiden Prabowo. Pemerintah belum merinci daftar nama duta besar yang akan dilantik maupun yang akan menyerahkan surat kepercayaan. Istana menyatakan persiapan teknis masih dimatangkan agar kegiatan berjalan lancar dan khidmat.
Di hari yang sama, juga direncanakan pertemuan koordinasi internal terkait penguatan program makan bergizi gratis di lingkungan BGN. Penunjukan kepemimpinan baru BGN disebut berlangsung di tengah upaya penataan tata kelola lembaga agar lebih transparan, mengingat BGN memegang tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara untuk program kesejahteraan.
Sebelumnya, BGN juga dikaitkan dengan langkah efisiensi anggaran untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk moratorium pembangunan satuan pelayanan gizi baru demi menjaga keberlanjutan program yang telah berjalan. Pemerintah turut menekankan pentingnya integritas di lingkungan lembaga untuk mencegah penyimpangan, sejalan dengan arahan Presiden agar program prioritas dijalankan secara bertanggung jawab.
